Hujan yang turun beberapa hari terakhir membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kondisi kualitas udara Kota Pontianak dan sekitarnya pun terpantau baik beberapa hari terakhir.
“Kalbar alhamdullilah, tiga hari ini hujan terus,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya pada Rabu (20/9).
Namun demikian, Kepala BNPB Suharyanto mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalbar dan unsur terkait lain untuk mewaspadai kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan.
“Pantauan BMKG, beberapa hari ke depan akan panas,” tambahnya.
Apabila tidak ada potensi hujan, teknologi modifikasi cuaca (TMC) dapat dilakukan jika memang dibutuhkan untuk penanganan karhutla.
Kepala BNPB Suharyanto juga mengharapkan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mempertahankan kondisi baik saat ini. Ia menambahkan, jangan sampai bencana asap akibat karhutla terjadi seperti pada 2015 dan 2019.
“Jangan sampai kita mengirim asap ke negara tetangga,” pesannya.
Ia pun mencontohkan Indonesia menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19. Kepala BNPB berharap, hal ini tidak dinodai dengan penanganan karhutla yang berdampak luas, khususnya karhutla di Sumatera dan Kalimantan, hingga negara tetangga di Asia Tenggara.
Suharyanto mengatakan, sebelumnya kejadian karhutla di wilayah Indonesia berkurang karena pengaruh musim yang cenderung basah dan adanya pandemi Covid-19. Namun kali ini, fenomena El Nino dapat memberikan dampak musim yang lebih kering dan memicu karhutla.
Meskipun tidak ada hot spot baru di wilayah Kalbar, Kepala BNPB meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk memastikan api yang sudah padam benar-benar padam.
“Takutnya kalau kering lagi, nanti dapat kembali terbakar,” ujarnya.
Suharyanto mencontohkan kasus karhutla di Provinsi Sumatra Selatan beberapa waktu lalu.
“Kalau api sudah besar seperti di Sumsel, ini sangat sulit untuk dipadamkan. Meskipun ada tiga helikopter water-bombing, ini seperti disiram air namun tidak signifikan. Satu-satunya cara kalau api sudah besar, kita datangkan hujan,” ungkap Kepala BNPB.
Pada kesempatan itu, Suharyanto menggarisbawahi arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan karhutla. Pertama, jangan sampai membiarkan api besar dan terlambat dalam memadamkan. Api yang membakar lahan sekitar 10 hektare misalnya akan sangat sulit dan sia-sia apabila dilakukan pengeboman air.
“Ini harus dilakukan dengan mendatangkan hujan,” ujar Suharyanto mengilustrasikan penanganan karhutla.
Berikutnya, upaya penegakan hukum benar-benar dilakukan dalam penanganan karhutla di wilayah.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson Azroi menyampaikan, jajarannya telah berupaya dalam penanganan karhutla. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah provinsi yang dibantu TNI, Polri, Manggala Agni dan unsur terkait lain, termasuk dukungan pemerintah pusat.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah provinsi, antara lain pembentukan komando satgas, penetapan pos komando yang berpusat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, apel siaga dan kesiapsiagaan polda dan kodam, penyebaran informasi hot spot, pengecekan lapangan oleh Satgas Darat dan Udara.
“Kami juga melakukan pembasahan lahan gambut serta TMC,” tambah Pj gubernur.
Harisson juga mengungkapkan fenomena yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya, kejadian hutan dan lahan yang terbakar pada 2020-2021 tidak terlalu banyak karena pandemi Covid-19. Selama pandemi tersebut, juga tidak ada kasus demam berdarah (DBD).
“Saat Covid-19 berlalu, kasus karhutla dan angka DBD naik,” ujarnya.
Setelah wilayahnya diguyur hujan beberapa hari, Pj Gubernur berharap kondisi kualitas udara baik dapat terus berlanjut. Pada Rabu (20/9) hujan masih turun di wilayah Kubu Raya dan sekitarnya dengan intensitas ringan hingga sedang.
Dari awal Januari hingga September 2023 pemerintah provinsi mencatat luas karhutla terdampak mencapai 54.402,81 hektare. Sedangkan dalam penanganan karhulta, pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat bencana yang berlaku hingga 31 Oktober 2023.
