Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan agar pelaksanaan rangkaian tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 bebas dari pengaruh paham-paham intoleran dan terorisme.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menuturkan, perhelatan pesta demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya melahirkan situasi yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu situasi yang dimaksud, yakni adanya polarisasi dan politik identitas.
Dalam hal ini, Boy menyebut, pihaknya bakal menggandeng para penyelenggara maupun peserta pemilu untuk mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik.
"Kita akan mengajak kepada stakeholder semuanya, KPU, Bawaslu, peserta partai politik, peserta pemilu, untuk kita membangun iklim demokrasi yang sehat, iklim demokrasi yang harus bebas dari pengaruh paham-paham intoleran terorisme," kata Boy dalam kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi BNPT di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Menurutnya, Pemilu Serentak 2024 harus dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga termasuk menjunjung nilai-nilai demokrasi yang dijalankan dalam kontestasi politik jelang pemilu dan menghindari perpecahan.
"Misalnya, tanpa intimidasi, tanpa ada unsur kekerasan, tanpa ada praktek-praktek ujaran kebencian, misalkan juga polarisasi yang mengarah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat," ujar Boy.
Boy menilai, pelaksanaan pesta demokrasi yang jauh dari kata perpecahan dapat melahirkan sebuah hasil guna memperkuat proses pembangunan nasional yang dijalankan.
Harapannya, terwujudnya proses demokrasi yang menumbuhkan rasa persatuan serta kesatuan di masyarakat baik saat proses pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga pemimpin negara.
"Yang terpenting adalah bagaimana tidak dimanfaatkannya politik identitas tertentu untuk hal-hal yang dapat memecah bangsa kita. Oleh karena itu kita berharap, bersama seluruh elemen bangsa, tingkat kesadaran dalam berdemokrasi masyarakat kita akan semakin baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Boy mengatakan, BNPT bakal mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk di tengah pelaksanaan tahapan pemilu serentak yang mulai bergulir. Salah satunya, dengan penerapan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak dan bersinergi untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme.
"Sekecil apapun potensi-potensi yang memungkinkan mengganggu iklim demokrasi kita, kita harus kerjasamakan dengan semua pihak, agar segala tantangan dan hambatan tersebut tidak menjadi sebuah hal yang berdampak negatif pada bangsa kita," ucap Boy.
Ditambahkan Boy, pada tahun ini pihaknya bakal berfokus memperkuat transformasi wawasan kebangsaan. Ini merupakan komitmen yang dilakukan pihaknya dalam menyatukan energi dan sumber daya nasional guna melakukan pencegahan terorisme.
"Kita berharap proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi, tanpa ada polarisasi, tanpa ada politik identitas. Itu adalah harapan," ujarnya.
