BNPT: Indeks potensi terorisme tahun ini turun 10%

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar refleksi akhir tahun 2022 atas upaya mendorong penurunan indeks resiko dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan terorisme. Hal ini sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Kepala BNPT, Boy Rafli Amar mengatakan, berdasarkan survei ada penurunan pada angka IPR tahun ini, yakni sebanyak 2,2% dari 12,2% 2020, kini menjadi 10%. Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukannya bersama beberapa pihak termasuk BRIN.

"Survei ini menemukan Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda, dan mereka yang aktif di internet," kata Boy dalam konferensi pers, Rabu (28/12).

Boy kemudian merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Rujukan itu untuk melihat Indeks Risiko Terorisme tahun ini terdiri dari dimensi target dan dimensi supply pelaku.

Pada indeks dimensi target tahun ini berada di angka 51,54, yang hanya berbeda sedikit saja dari yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 54,26. Sementara, indeks dimensi supply berada di angka 29,48, yang berbanding lebih rendah dari penetapan RPJMN sebesar 38,00.

"Dalam hal ini, semakin kecil angka indeks maka risiko terorisme menjadi semakin rendah. Indeks tersebut menunjukkan kesiapan masyarakar dalam menghadapi paham maupun aksi terorisme," ujarnya.

Boy menyampaikan, ada 600 situs maupun akun di berbagai platform media sosial dengan muatan radikal. Ratusan akun itu berpotensi menyebarkan lebih dari 900 konten propaganda.

Selain dunia digital, pihaknya juga melakukan upaya deredakalisasi di lembaga permasyarakatan (lapas) dengan 355 kegiatan terhadap 475 narapidana. Semuanya tersebar di 62 lapas dan sebuah lapas khusus terorisme kelas IIB.

"Sedangkan dalam upaya deredakalisasi luar lapas, BNPT juga telah melaksankan kegiatan deredakalisasi terhadap 1.192 orang maupun kelompok dan eks napiter," ucapnya.

Pada penanggulangannya, lima Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan 13 Warung NKRI juga telah dibangun. Pembangunan dilakukan bersama 46 kementerian maupun lembaga, serta Dewan Pers yang tergabung dalam tim sinergitas.

Tim ini juga melaksanakn 679 rencana aksi pembangunan fisik dan non-fisik di lima provinsi yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Program ini menjangkau hingga 26 kabupaten maupun kota.