BP2MI klaim mengganti pegawainya dengan robot tidak mudah

BP2MI melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 12 (dua belas) orang PPPK.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengklaim tidak semudah yang dibayangkan untuk mengganti para pegawai dengan robot meski instansi pemerintah telah berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI, Rinardi mengatakan, instansinya bekerja langsung melayani masyarakat dan keluarga Indonesia. Pada tupoksi seperti ini harus ada sentuhan manusia.

“Tidak mungkin kami gantikan dengan robot. Tidak mungkin kami gantikan dengan AI atau kami gantikan dengan sistem. Pasti harus ada sentuhan manusianya,” kata Rinardi usai pelantikan PPPK BP2MI, Kamis (26/10).

Ia menyampaikan, kebutuhan penambahan pegawai itu tidak lagi linear. Bahkan, ia mengaku ingin meniru Kementerian Keuangan dengan konsep minus growth bukan zero growth.

“Jumlah yang pensiun adalah 5 yang masuk ada 3. Artinya apa? dua lagi digantikan apa? sistem, aplikasi, AI, machine learning, dan semuanya yang terkait teknologi informasi,” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya akan melihat dari sisi kepentingan dan jabatan. Tentunya, untuk pemenuhan kebutuhan terkait pelayanan.

“Jadi kalau ditanya apakah masih kurang? pasti masih kurang tapi pada titik tertentu kami akan mengatakan, dengan sistem teknologi informasi, kita akan mulai menyeimbangkan,” ucapnya.

Sebelumnya, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022.

Kamis (26/10), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 12 (dua belas) orang PPPK. Dalam proses Pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI, Rinardi, dalam sambutannya mewakili Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan beberapa hal penting.

Hal ini sebagai bagian dari optimalisasi pengisian kebutuhan Jabatan dilakukan bagi Peserta Non ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik, dihasilkanlah 12 PPPK.