Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berjalan lancar.
Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memantau kondisi ketahanan energi, khususnya di sektor hilir migas. Terlebih, mengingat ketahanan energi Indonesia cenderung rentan menyesuaikan kondisi perekonomian global lantaran terbatasnya produksi energi fosil.
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, mengatakan langkah penyediaan dan pendistribusian ini perlu memastikan keberlanjutan dan pengembangan BBM satu harga. Tujuannya, untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses, dan keterjangkauan harga BBM terutama di daerah 3T (Terdepan, terluar dan tertinggal).
"Program BBM Satu Harga sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, yang bertujuan untuk memberikan pemerataan energi di Indonesia khususnya masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar," kata Yapit dalam keterangan resmi, Minggu (19/3).
Diungkapkan Yapit, BPH Migas sendiri telah menetapkan target pada 2023 untuk pelaksanaan program BBM Satu Harga. Ada pun targetnya, yakni terbangun sebanyak 89 penyalur guna tercapai total kumulatif 434 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.
"BPH Migas perlu memastikan distribusi dan ketersediaan BBM untuk SPBU BBM Satu Harga agar berjalan dengan lancar," ujar dia.
Di sisi lain, imbuh Yapit, BPH Migas juga berkomitmen menjalankan amanat negara untuk menjaga stok BBM serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperketat tata niaga energi di tengah melambungnya harga minyak dunia.
Terlebih, kata Yapit, mengingat BBM dan gas bumi menjadi komoditas vital yang memengaruhi kehidupan banyak orang hingga pelosok negeri tanpa terkecuali.
"BPH Migas sebagai instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi, dituntut dapat menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi," tutur dia.