Menyatukan ribuan aset atau infrastruktur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan tersendiri dalam penyatuan dan membuat laporan integrasi aset.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, mengatakan, BRIN harus mengintegrasikan sumber daya riset, yakni SDM, infrastruktur, dan anggaran. Ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang mengamanahkan integrasi seluruh lembaga riset yang ada di Indonesia, termasuk litbang kementerian/lembaga.
"Sulit menggabungkan [SDM, infrastruktur, dan anggaran] itu karena ada 70.000-an aset dari 5 entitas yang bergabung di BRIN. Ini tidak mudah," kata Achsanul, seperti disitat dari lama BRIN, Selasa (13/6).
BRIN menyatukan 5 lembaga pemerintah nonkementerian bidang iptek, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Kementerian Ristek, serta litbang kementerian/lembaga (K/L).
Achsanul berharap BRIN bisa menggondol opini yang maksimal dari BPK pada tahun ini, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada 2021, BRIN memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan LIPI. Saat itu, ada 4 laporan K/L memperoleh opini WDP.
Achsanul menjelaskan, tim BPK dan tim BRIN akan bersama-sama membenahi laporan keuangan. Diharapkan, kata dia, tim BPK dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaporan keuangan.
"Hendaknya tim pemeriksa tidak hanya bisa memeriksa, tapi juga harus bisa memberikan solusinya agar seluruh lembaga negara ini bisa menjalankan perannya secara transparan dan akuntabel," ujar Achsanul.
Kejar WTP
BRIN bertekad meraih predikat WTP tahun ini. Walaupun ganjaran WTP bukan sebuah jaminan, opini dari BPK itu dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ihwal pengelolaan anggaran yang didapatkan BRIN.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menegaskan, predikat WTP seharusnya bisa diraih BRIN pada 2022. Namun, ada hal-hal kecil yang terlewatkan.
"Sebisa mungkin tahun ini kita harus bisa WTP. Saya tidak melihat ada alasan untuk tidak bisa WTP. Mestinya bisa," kata Handoko, 23 Maret 2023.
Handoko meminta jajaran BRIN melakukan pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang mendasar adalah pencegahan penyimpangan (fraud) di level kuasa pengguna anggaran (KPA)
"Orientasinya bukan penyerapan. Namun, jika bekerja, aktif pasti terserap. Saya lihat belanjanya dulu, apakah sesuai tusi dan regulasi, SBM dan seterusnya sebelum melihat seberapa besar penyerapan," kata eks Kepala LIPI itu.
Menurut Handoko, melihat substansi dan bukan sekadar administrasi merupakan bagian dari manajemen risiko. Prinsip ini mungkin belum menjadi perhatian sejak dulu.
"Kita harus lihat apakah sudah sesuai regulasi atau tidak. Kedua, aspek fairness. Semua harus punya akses yang sama untuk mendapatkan haknya," tegas Handoko.
Manajemen risiko, bagi Handoko, paling mendasar dari manajemen lainnya. Pengawasan dilakukan semua. Namun demikian, ia berharap Inspektur Utama BRIN memiliki mata yang lebih jeli dan regulasi yang lebih baik dalam pengawasan.
Audit khusus
Pengelolaan anggaran BRIN sempat menjadi sorotan wakil rakyat. Salah satu rekomendasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala BRIN pada 30 Januari 2023 adalah meminta BPK melakukan audit untuk tujuan tertentu atas anggaran BRIN 2022 karena dinilai bermasalah.
Anggota BPK, Achsanul Qosasi, menyatakan, lembaganya telah melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap anggaran BRIN 2022. Hal itu disampaikan Achsanul merespons twit @brin_watch di Twitter soal kesimpulan rapat Komisi VII DPR terkait BRIN.
BRIN Watch menilai, rekomendasi Komisi VII DPR itu mewakili suara masyarakat peneliti dan pegawai BRIN sehingga tindak lanjutnya harus dikawal. Menurut Achsanul, audit telah dilakukan dan hasilnya sudah diserahkan BPK kepada DPR dan pemerintah.
