BRIN sebut sistem peringatan dini tsunami Ina-TEWS mahal, tidak cocok di Indonesia

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengatakan, penghentian program sistem deteksi tsunami dini berbasis kabel optik (Ina-TEWS) bukan karena masalah anggaran, melainkan mahal dan tidak cocok diterapkan di Indonesia.

 "Jadi, apa yang dilakukan di BRIN dan pada saat itu di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) adalah riset. Jadi, kita belum pernah mengoperasikan alat yang namanya alat pendeteksi dini tsunami, belum pernah ada," katanya dalam konferensi pers di Gedung BJ Habibie, Jakarta, pada Jumat (10/2).

"Itu karena BRIN atau BPPT dulu tidak pernah menjadi operator alat pendeteksi dini tsunami. Yang operator seharusnya BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Jadi, yang kita lakukan adalah riset untuk membuat sistem pendeteksi dini tsunami yang paling baik," imbuhnya.

Ina-TEWS adalah sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif, termasuk menerapkan teknologi decision support system (DSS). Sistem ini diresmikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2008.

Handoko melanjutkan, program Ina-TEWS yang dihentikan dengan dalih sensor berbasis kabel optik di laut itu tidak berhasil. BMKG pun disebut keberatan dengan sistem tersebut.

"Saya sampaikan sekarang supaya semua orang perlu tahu, kan? Dan itu memang terlalu dan sangat mahal sehingga BMKG pun keberatan," ucapnya.

Handoko mengatakan, butuh dana besar untuk mengoperasikan sistem berbasis kabel optik. Seharusnya, baginya, sistem deteksi dini tsunami tidak berongkos tinggi dan efisien.

"Tidak hanya efesien, tapi murah. Tapi kalau seperti kabel optik itu [menelan] berapa triliun. Kan, enggak mungkin kita melakukan hal seperti itu," ujarnya.

Kendati demikian, Handoko berpendapat, sistem deteksi dini tsunami berbasis kabel optik masih terus dilanjutkan sebagai riset. Namun, bukan sebagai alat pendeteksi dini tsunami. 

"Jadi, di posisi saat ini, kita belum pernah mengoperasikan alat pendeteksi dini tsunami itu. Jadi, oh [proyek] sudah dihentikan Handoko sehingga ada bencana kemanusiaan. Ya, memang belum ada. Itu belum ada, masih riset. Jadi, bukan kita berhentikan karena skema anggaran," paparnya.