Data adalah jenis kekayaan baru, oleh karena itu, keamanan serta perlindungan data menjadi prioritas dengan berjalannya perkembangan teknologi yang makin maju.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, BSSN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Khususnya yang terkait dengan pencurian data.
Salah satu upaya keamanan siber dalam menangkal adanya serangan, melalui strategi melindungi empat aktivitas utama objek vital nasional.
"Melindungi ekosistem perekonomian digital nasional demi tercapainya pertumbuhan dan inovasi. Mengamankan 4 aktivitas utama perkenomonian nasional (SDA, industri, perdagangan,finansial) dan manusia sebagai objek ekonomi bangsa," jelas Hinsa dalam webinar, Kamis (8/4).
Berkaitan dengan keuangan, Hinsa menjelaskan hal itu dengan tujuan mencegah gangguan akibat serangan siber terhadap sistem pembayaran elektronik. Perlindungan terhadap sistem pembayaran ini dengan upaya CSIRT Computer Security Insident Respon Team.
"Jika serangan siber berdampak kepada BI (Bank Indonesia), koordinasi dari tim yang sudah dibangun ini merupakan strategi akan upaya keamanan siber di sektor keuangan," kata Hinsa.
Untuk membangun sistem yang kuat dalam pertahanan siber dalam penerapannya harus didukung oleh pelbagai lini serta menunjang ekosistem ruang siber yang aman dari gangguan yang akan datang.
"Esensi konkret dari keamanan siber dan sandi negara dalam strategi untuk ruang siber kita (Indonesia) harus berkolaborasi dan sinergi antara segala lini (pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan komunitas)," tutup Hinsa.