Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita disorot setelah membeli mobil mewah Land Cruiser Prado senilai Rp1,9 miliar. Belum lama ini, gedung shelter tsunami di Pandeglang juga dikorupsi.
Sorotan terjadi lantaran Pandeglang yang baru saja dilanda bencana tsunami itu terbilang daerah tertinggal dibandingkan dengan tujuh kabupaten/kota lainnya di provinsi paling barat Pulau Jawa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang pada tahun 2018 senilai Rp205 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan pembelian mobil dinas baru tersebut merupakan permintaan bupati sendiri. Selain itu, pembelian mobil tersebut lantaran sebelumnya bupati memiliki satu mobil dinas jenis Velfire yang dianggap terlalu pendek.
"Yang namanya bupati kan kepentingan protokoler. Latar belakangnya kan bupati punya mobil yang pendek dan wajar untuk kepentingan operasional juga," kata Fery saat dikonfirmasi, Selasa (12/3).
Ia menuturkan, selama ini untuk kunjungan bupati ke daerah Selatan Pandeglang selalu menggunakan kendaraan operasional yang lebih tinggi milik Diskominfo Kabupaten Pandeglang.
"Kalau kunjungan ke daerah selatan kan pakai mobil itu (mobil dinas baru) kalau dulu pakai punya Kominfo Kijang, itu ibu juga bagaimana ya selama itu bisa difasilitasi," katanya.
Sementara itu, pegiat anti korupsi dari Nalar Pandeglang Aa Saefullah mengatakan pembelian mobil dinas baru bupati seharga Rp1,9 miliar dengan merek Land Cruiser Prado dinilai tidak masuk akal di tengah-tengah situasi Pandeglang yang masih berduka pasca diterjang gelombang tsunami.
Menurut dia, hal ini bisa melukai korban tsunami yang masih berjuang untuk menata kembali masa depannya pasca diterjang bencana tsunami.
"Seharusnya bupati melihat azas kepatutan ketika situasi dalam keadaan bencana. Kita sesalkan pengadaan itu pas Pandeglang setelah mengalami bencana tsunami," katanya.
Mencurigakan
Sementara itu, Direktur Akademi Anti Korupsi Ade Irawan menilai pembelian mobil dinas senilai Rp1,9 miliar oleh Bupati Irna Narulita memalukan dan mencurigakan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Mantan Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut mengatakan pembelian mobil dinas baru bupati dengan harga fantastis ini bisa melukai hati rakyat. Padahal, banyak hal penting yang mesti diselesaikan di Pandeglang seperti pembangunan infrastruktur dan masalah kemiskinan.
"Bukan cuma memalukan, tapi juga mencurigakan. Di tengah keterbatasan anggaran dan banyak hal penting yang mesti diselesaikan, kok bupati tega hati bermewah-mewahan dengan uang rakyat," katanya Ade secara terpisah.
Ia menuturkan, yang mesti diperhatikan, pengadaan mobil dinas bupati ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung, tidak melalui proses lelang. "Jelas enggak memenuhi syarat, karena bukan dalam keadaan darurat dan mobil bukan barang yang spesifik," kata Ade.