Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta memperkirakan waktu pengeringan banjir di Underpass Gandhi Kemayoran membutuhkan waktu paling lama dua hari.
"Normalnya dua hari, tetapi tergantung curah hujan," kata Kadis PKP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di lokasi banjir, Minggu (2/2).
Satriadi menegaskan, pihaknya hanya sebatas membantu sesuai arahan kepala daerah. Untuk itu, PKP menurunkan lima unit mobil pompa, gabungan Sudin PKP Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.
Hingga pukul 14.00 WIB, terpantau sekitar 10 unit pompa yang bekerja di lokasi banjir dari berbagai institusi diantaranya Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC).
"Tadi Pak Sekda sudah perintahkan agar mengeluarkan semua pompa untuk membantu penyedotan," kata perwira piket Damkar, Sani.
Ketinggian air sekitar empat meter atau masih lebih rendah, jika dibandingkan banjir di lokasi sama pada pekan lalu.
"Jumlah pompanya masih sama dan kemarin pengeringan butuh waktu tiga hari," ungkapnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyatakan tanggung jawab utama penanganan banjir rutin di Underpass Gandhi Kemayoran dilakukan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran.
"Ini otoritas tanggung jawab PPK kemayoran, tetapi karena wilayah, kami turut berpartisipasi," kata Saefullah.
Sekitar pukul 08.00 WIB, air sudah merendam Underpass Gandhi Kemayoran dengan ketinggian empat meter. Pekan lalu, banjir juga merendam lokasi yang sama diakibatkan curah hujan tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta juga menyarankan agar Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran mengevaluasi sistem drainase di Underpass Gandhi Kemayoran yang sudah dua kali dilanda banjir sejak awal 2020.
"Untuk PPK Kemayoran, saya sarankan drainase mesti dievaluasi," kata Saefullah.
Sekda menegaskan banjir berulang di Underpass Kemayoran harusnya menjadi evaluasi dan perbaikan di sistem pompa air.
Selain itu, ada ketidakberesan di sistem aliran air karena masih ada air yang jatuh dan dibuang di Underpass Kemayoran.
"Kemayoran harus punya sistem polder sendiri, seperti di Ancol yang tidak ada masalah saat ini," kata Sekda. (Ant)