Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif KRL. Menurut Cak Imin, wacana tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
"KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL)," ujar Cak Imin dikutip, Minggu (1/1).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seharusnya berterima kasih kepada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Pasalnya, mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.
"Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," jelas Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai, subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran. "Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris enggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran," ucapnya.
Lebih lanjut, Cak Imin mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. Menurutnya masyarakat pasti akan merespon positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.
"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," pungkas Cak Imin.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi subsidi Public Service Obligation (PSO) tarif KRL akan lebih diutamakan bagi masyarakat miskin pada Tahun 2023. Hal ini berarti masyarakat kategori mampu tarifnya akan tetap sama.
"Nanti pembayaran pakai kartu. Saya yakin punya kartu semua, jadi nanti yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, harus bayar [lebih tinggi]. Kalau yang average, sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," ujar Budi saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023, Selasa (27/12).
Budi Karya mencontohkan, tarif KRL asli tanpa subsidi PSO bisa mencapai Rp10.000-Rp15.000. Dengan adanya subsidi, maka tarif KRL dasar menjadi Rp3.500.
Dengan itu, maka penumpang dengan kategori miskin atau kurang mampu akan membayar tiket KRL hanya Rp3.500. sementara penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan tarif asli KRL atau kisaran Rp10.000-Rp15.000.
