Demi proyek Transpapua, TNI dan Polri tak akan mundur dari Nduga

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan permintaan Bupati Nduga Yairus Gwijangge untuk menarik mundur aparat keamanan baik Polri maupun TNI dari wilayah Kabupaten Nduga tidak beralasan. Pasalnya, aparat keamanan masih dibutuhkan guna memastikan keamanan di Nduga.

“Keberadaan TNI-Polri tidak dikurangi, justru tetap dipertahankan dalam rangka menjamin keamanan di Nduga. Demikian juga keberadaan TNI-Polri untuk menjamin proses pembangunan Transpapua terus berjalan,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/8).

Selain untuk kelangsungan proyek pembangunan Transpapua, menurut Dedi, keberadaan TNI dan Polri di Nduga untuk menjamin keamanan masyarakat dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

Lebih lanjut, Dedi menimpali pernyataan Bupati Nduga yang menyebut keberadaan TNI-Polri justru membuat resah dan membatasi aktivitas masyarakat sangat tidak beralasan. Meski demikian, Dedi membenarkan adanya lokalisasi terhadap masyarakat sekitar.

“Tidak benar pernyataan bupati tersebut, tidak mendasar. Seharusnya bupati dukung keberadaan TNI-Polri di sana, harus bersinergi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Dedi

Dedi mengklaim kondisi di wilayah Nduga saat ini telah kondusif. Aktivitas warga terkait pelaksanaan pendidikan dan kegiatan sehari-hari lainnya, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan bisa selalu terpenuhi.

Diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesetyo, Bupati Nduga Yairus Gwijangge menyampaikan permintaan penarikan anggota TNI dan Polri dari Nduga. Keberadaan anggota TNI dan Polri justru membuat masyarakat Nduga ketakutan lantaran masih trauma atas peristiwa Mapenduma 1996.

Saat ini, masih ada sekitar 5.000 penduduk di Nduga mengungsikan diri buntut dari konflik antara gerakan Organisasi Papua Merdeka dengan anggota TNI dan Polri yang masih terjadi berkepanjangan.