Demi ribuan nyawa di Tembagapura, Presiden diminta tutup sementara Freeport

Pemkab dan DPRD Mimika, Provinsi Papua, mengusulkan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia guna meminimalisasi penularan Covid-19 di wilayah Tembagapura. Pemkab dan DPRD Mimika akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo terkait usulan tersebut.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, wacana tersebut mengemuka untuk menyelamatkan ribuan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya di Tembagapura.

"Ini memang baru sebatas wacana. Kami akan mengirim surat ke Presiden RI di Jakarta dan semua menteri terkait untuk menutup sementara waktu operasional Freeport. Kalau karyawan di Tembagapura tetap kerja terus, kita tidak akan bisa memutus mata rantai kasus Covid-19 di Tembagapura," kata Bupati Omaleng usai pertemuan dengan DPRD Mimika di Timika, Jumat, (8/5).

Dia menjelaskan, penutupan Freeport penting dilakukan agar protokol kesehatan Covid-19 dapat diterapkan secara maksimal. Selama operasional masih berjalan, protokol jaga jarak tak bisa diterapkan maksimal lantaran ruang gerak dan ruang publik yang terbatas.

Sejauh ini, jumlah karyawan terinfeksi Covid-19 juga terus mengalami peningkatan. Hingga hari ini, ada 56 orang di Kelurahan dan Distrik Tembagapura dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

"Karyawan itu pergi kerja sama-sama, duduk dalam bus sama-sama, naik tram sama-sama, sampai di tempat kerja sama-sama, pulang dari tempat kerja sama-sama, begitu juga saat makan sama-sama. Jadi otomatis penularannya cepat. Belum lagi suhu udara di Tembagapura dan tambang Grasberg itu sangat dingin, bahkan bisa di bawah nol derajat. Kondisi seperti itu bisa berakibat fatal jika tidak diambil langkah pencegahan secepatnya," kata Omaleng yang lahir dan besar di Kampung Banti, Distrik Tembagapura.

Omaleng berharap, Presiden Jokowi dapat mengabulkan usulan tersebut. Meski berada di wilayahnya, penutupan Freeport tak bisa ia lakukan karena perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu merupakan obyek vital nasional.

"Kami hanya bisa minta arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Kalau memang disetujui usulan kami maka tentu akan lebih bagus untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang yang ada tinggal di Tembagapura saat ini," katanya. 

Sebelumnya, juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, perusahaannya terus memperkuat upaya perlindungan karyawan dari risiko penyebaran Covid-19 di seluruh area kerja dan lingkungan sekitar perusahaan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan memaksimalkan jaga jarak, menyiapkan fasilitas medis di Tembagapura dan Timika, yang merupakan area kerja utama perusahaan, serta menutup akses memasuki Tembagapura.

Sejak awal Maret, kata Riza, Freeport telah menerapkan berbagai upaya mitigasi yang dapat melipatgandakan protokol kesehatan di area kerja, seperti larangan masuk dan pembatasan perjalanan ke luar negeri, pemeriksaan suhu tubuh karyawan yang tiba di bandara dan terminal bus, dan hendak memasuki area kerja.