Tingkat kriminalitas di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya meningkat tajam. Menurut catatan Polda Metro Jaya, ada sebanyak 52.430 perkara yang ditangani kepolisian di wilayah tersebut sepanjang 2023.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut angka tersebut naik sebanyak 12.841 perkara atau sekitar 32% jika dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, tercatat ada sebanyak 39.589 tindak pidana yang terjadi di kawasan tersebut.
Khusus di tingkat Ditreskrimum Polda Metro Jaya, tercatat ada sebanyak 32.884 perkara. "Angka ini mengalami peningkatan 10.996 perkara atau 50% bila dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebanyak 21.888 perkara," kata Karyoto dalam konferensi pers di Jakarta, belum lama ini.
Dari jumlah itu, kenaikan kejahatan paling mengkhawatirkan adalah pada kejahatan di ranah Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Ada sebanyak 5.282 perkara atau naik sekitar 47% jika dibandingkan dengan angka pada 2022, yakni sebanyak 3.600 perkara.
"Jumlah penyelesaian sebanyak 4.235 perkara, di mana angka ini mengalami peningkatan 936 perkara atau 28% bila dibandingkan dengan 2022 sebanyak 3.299 perkara," kata Karyoto.
Kriminolog Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menganggap wajar tingkat kejahatan meningkat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ia menduga peningkatan terjadi karena petugas kepolisian terlalu fokus memberi perhatian pada hajatan Pemilu 2024.
"Kejahatan akan bisa meningkat ketika melihat aparat keananan sibuk atau fokus mengurus suatu persoalan. Saat ini, Polri mereka sibuk pengamanan pemilu. Pelaku berpikir Polri tidak sempat untuk menangkapi mereka," kata Edi kepada Alinea.id, Senin (8/1).
Faktor lain yang membuat tingkat kejahatan meningkat, kata Edi, adalah karena kondisi ekonomi yang memburuk. Banyak pelaku nekat berbuat kejahatan karena tak punya duit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Ketika ekonomi menurun maka pelaku lalu mencari peluang baru untuk mendapatkan pemasukan. Lalu, ketika kejahatan ditekan di sini, maka kejahatan muncul di daerah lain," ucap Edi.
Terkait tren kejahatan narkoba yang juga marak, Edi melihat itu terjadi lantaran penangkapan yang masif di berbagai wilayah. Di lain sisi, momen Pemilu 2024 yang memecah perhatian polisi juga dimanfaatkan para pelaku untuk mengedarkan narkoba.
Edi memperkirakan narkotika sedang mengalir deras ke Indonesia dan dikendalikan oleh bandar dari penjara. Ia mendesak Polri memperkuat pengawasan.
"Lewat pelabuhan tikus dan penjara pengendalian narkoba dari penjara. Meskipun ada pemilu, mencegah kejahatan harus tetap jadi tugas utama untuk Polri demi keamanan masyarakat," imbuh Edi.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Josias Simon mencermati kejahatan di Jakarta dan sekitarnya memang cenderung naik tiap tahun. Sebab, beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya memang rawan kejahatan.
Peredaran narkoba menurut Josias juga menunjukan peningkatan yang berkelindan antara kejahatan narkoba dengan faktor sosial ekonomi dan hukum yang kompleks .
"Selain memang persoalan ekonomi menjadi modus utama kriminal. Kejahatan narkoba menunjukkan berkembangnya paduan dari berbagai faktor, seperti sosial ekonomi dan hukum yang kompleks," kata Josias kepada Alinea.id.
Untuk menurunkan tingkat kejahatan, Josias menilai, tak ada cara lain selain mengoptimalkan pencegahan pada semua aspek. "Juga penegakan hukum tegas kasus-kasus yang meresahkan. Utamakan pencegahan dari sisi masyarakat yang beragam dan sesuai karateristik lokal dan tingkat kerawanan," ujar Josias.
