Dialog pemerintah dan kelompok Benny Wenda bisa jadi titik terang 

Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menyambut baik rencana Pansus Papua DPD RI menggelar dialog dengan organisasi bentukan Benny Wenda, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP).

Menurut Adriana, dialog antara utusan pemerintah dan kelompok-kelompok prokemerdekaan Papua bisa mengurai akar konflik yang membekap Bumi Cenderawasih selama bertahun-tahun. 

"Ini harus dilihat sebagai sebuah jalan terang untuk mempertemuakan permasalahan yang ada di Papua dan pemerintah," kata Adriana kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (26/11).

Pansus Papua DPD hari ini bertolak ke Papua untuk bertemu perwakilan kelompok-kelompok masyarakat Papua. Pansus juga dijadwalkan untuk berdiskusi dengan KNPB dan ULMWP keesokan harinya. 

Kedua kelompok itu diketahui berafiliasi dengan Benny Wenda yang kini mendapat suaka di Inggris. Saat gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan melanda Papua, Agustus lalu, Benny dituding pemerintah sebagai dalangnya. 

Menurut Adriana, KNPB dan ULMWP mewakili kelompok Papua yang mengusung isu pelanggaran HAM dan referendum dalam kampanye-kampanye internasional terkait nasib Papua. Adriana mengatakan, dua isu itu adalah akar masalah dalam konflik vertikal antara pemerintah dengan Papua. 

Karena itu, ia menyambut baik jika KNPB dan ULMWP dilibatkan dalam meramu solusi menyelesaikan konflik Papua. "Selama saya terjun ke Papua, saya tidak pernah mendengar adanya pertemuan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga dengan kedua kelompok itu," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu. 

Lebih jauh, Adriana juga berharap KNPB dan ULMWP membuka diri untuk berdialog dengan pemerintah. Apalagi, kedua kelompok itu dikenal tertutup dan ekslusif. 

"Tapi catatan saya, dialog ini jangan hanya satu kali pertemuan dan selesai begitu saja. Benar-benar harus menemui titik temu," lanjut Adriana.

Sebelumnya, Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma menyatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat Papua yang selama ini dicap kaum separatis. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Filep usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

"Tanggal 27 November kita akan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemda Papua. Kemudian berikutnya akan bertemu dengan Dewan Adat Papua, tokoh-tokoh gereja, tokoh intelektual Papua dan perguruan tinggi. Kita (juga akan) bertemu dengan KMPB dan ULMWP dan kelompok yang selama ini belum disentuh," kata dia. 

Filep mengatakan, Mahfud juga sepakat membuka ruang dialog seluas-luasnya. Tak tertutup kemungkinan, Mahfud juga akan menyusul rombongan Filep ke Papua untuk berdialog langsung dengan kelompok masyarakat Papua.