Din: Indonesia masuk dalam kategori demokrasi semu

Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengatakan, indeks demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, telah mengalami penurunan. Ia menilai Indonesia berada pada era ini berada pada tahap demokrasi semu.

“Untuk menilai sebuah negara telah melaksanakan demokrasi secara penuh tentunya harus bisa mencapai angka minimal 80. Di era sekarang ini, Indonesia memiliki angka 72-75, yang masuk dalam kategori demokrasi semu,” ungkapnya dalam kata sambutan pada webinar KAMI-FAPI bertajuk “Pelanggaran HAM & Demokrasi di Era Reformasi” pada Kamis (10/12).

Pelaksanaan HAM, kebebasan berpendapat, dan berekspresi di Indonesia cenderung kian terpasung. Dia khawatir hal tersebut akan menyebabkan terjadinya defisit dan kebangkrutan demokrasi.

“Tanpa bermaksud berlebihan, yang terjadi di Indonesia bukan sekadar defisit demokrasi, tetapi juga kebangkrutan demokrasi. Saya kira indikatornya dapat kita saksikan dan alami dari jarak dekat. Betapa kebebasan berpendapat dan berekspresi terpasung di negeri ini,” ujarnya.

Din Syamsuddin juga menyatakan keprihatinannya kepada para aktivis yang selalu dihadapkan dengan represifitas ketika sedang menyatakan pendapat. Dirinya juga mengatakan, ketidakadilan menjadi masalah utama yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, yang tentu akan menjadi suatu penghambat bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya.

“Para aktivis kritis karena loyalitas cinta pada bangsa dan negara. Namun kritis dari kaum cerdik-cendekiawan itu kemudian berhadapan dengan sikap represif. Dan masalah Indonesia selama ini adalah ketidakadilan, terutama dalam penegakkan hukum. Inilah yang menjadi kendala besar dan tidak mustahil masalah ini akan menghambat Indonesia karena kemajauan mencapai cita-citanya,” sambungnya.

Ia juga berpendapat telah terjadi arogansi kekuasaan dan kediktatoran konstitusional di Indonesia. Pendapat tersebut ia dasari dengan melihat maraknya penangkapan dan pembungkaman aktivis dan pembunuhan warga negara.

”Apa yang terjadi sebagaimana juga sering saya ungkapkan. Adanya gelagat kediktatoran konstitusional yang kemudian bertumpuk dengan apa yang bisa disebut dengan arogansi kekuasaan. Hari-hari ini kita rasakan itu semua. Bukan hanya penangkapan dan penahanan aktivis tanpa alasan yang bisa dibenarkan, tetapi juga pembunuhan terhadap warga negara,” katanya.

Bersama KAMI dan elemen masyarakat madani, Din Syamsuddin bertekad ingin mengakhiri sejumlah pelanggaran konstitusi yang terjadi di negeri ini. Serta ingin kembali meluruskan kiblat bagi bangsa dan negara dengan terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan.