Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, menilai, Indonesia tidak serius berdiplomasi dengan Arab Saudi tentang ibadah haji 1441 Hijriah atau 2021. Pangkalnya, pemerintah kembali membatalkan kegiatan ibadah tahunan itu.
"Keputusan pemerintah yang tergesa-gesa membatalkan haji patut disayangkan. Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jemaah haji kita," katanya dalam keterangannya, Jumat (4/6).
Dia mengklaim, sejak awal dirinya konsisten mendorong Indonesia melakukan diplomasi yang setara (equal) dan produktif terhadap Arab Saudi. Bahkan telah lama mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomunikasi langsung hingga melakukan lawatan khusus menemui Raja Salman demi memperoleh kepastian haji.
Meski demikian, Bukhori tak menampik belum ada jawaban pasti tentang ibadah haji 2021 menyusul upaya presiden berkomunikasi langsung kepada Raja Salman.
Seharusnya, baginya, presiden turun tangan sejak lama sebagai bentuk keseriusannya memenuhi hak rakyat Indonesia, khususnya umat Islam menunaikan ibadah haji.
"Dengan menyesal harus kami katakan, sejauh ini, kami belum melihat adanya usaha serius dari pemerintah dalam rangka penuhi hak umat Islam untuk berhaji. Padahal, bisa saja Presiden menelepon langsung bahkan menghadap langsung ke Raja Salman," tuturnya.
"Lantas sejauh ini, apa saja yang sudah ia lakukan? Di mana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?" sambungnya.
Bukhori menambahkan, masalah vaksin yang sebelumnya menghambat calon jemaah haji untuk bisa mengakses wilayah Arab Saudi kini sudah terpecahkan. Belakangan, WHO memberikan lisensi penggunaan darurat vaksin Sinovac yang sebelumnya menjadi prasyarat pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah yang akan melaksanakan haji.
"Dengan masalah yang telah terpecahkan ini, sedianya pemerintah Indonesia bisa sedikit lebih menahan diri untuk tidak mengumumkan pembatalan haji secara prematur sebelum batas waktu terakhir. Sampai pengumuman ini disampaikan, sejujurnya kami masih belum puas atas sejumlah upaya pemerintah dalam melobi Arab Saudi," ungkapnya.
Dia juga meyakini, peluang untuk memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia secara terbatas masih terbuka kendati pandemi di Indonesia belum mereda. Dalam kalkulasinya, pemerintah masih berkesempatan memberangkatkan haji dengan kuota terbatas sebab keputusan pembatalan akan kembali menambah panjang daftar antrean calon jemaah.
"Katakan misalnya pemerintah Indonesia hanya bisa berangkatkan sekitar 3.300 calon jemaah haji saja untuk tahun ini, maka hal ini tidak akan membutuhkan persiapan waktu yang panjang bahkan dua sampai tiga kali penerbangan saja sebenarnya sudah beres. Jika case-nya demikian, pemerintah sesungguhnya tidak dibebankan oleh persiapan yang panjang sehingga tidak ada alasan untuk tergesa-gesa," jelasnya.
Dalam kaidah fikih, Bukhori mengingatkan, hasil yang didapatkan dari melakukan sesuatu sekalipun tidak maksimal lebih baik dibandingkan tidak melakukan sama sekali. Dengan demikian, keputusan pemerintah yang menyerah prematur jelas merugikan banyak pihak dan melukai harapan rakyat Indonesia.
Karenanya, Bukhori mendesak pemerintah secara transparan menjelaskan sejauh apa upaya diplomasi haji yang diklaim maksimal. Menurutnya, ini penting dilakukan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban publik.
"Publik perlu tahu sejauh apa peran presiden, menteri luar negeri, menteri agama, duta besar RI untuk Arab Saudi supaya masyarakat bisa maklum dan tidak terlalu kecewa. Pasalnya, sudah dua kali musim haji nasib calon jemaah haji kita terkatung-katung," pungkasnya.
