Pemerintah memutuskan memberikan subsidi tarif Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek. Tujuannya untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi. Skema tarif subsidi ini mulai diberlakukan pada awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta menjelaskan, selain tarif flat Rp5.000 skema lanjutan yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20.000 untuk selain jarak terjauh.
"Tarif promo ini kami berikan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-78 RI serta untuk memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat," kata Adita dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Senin (28/8).
Tarif promo ini, kata dia, memakai subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO). "Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," kata Adita.
Setelah berulangkali berubah dan mundur, hari ini LRT Jabodebek bakal diresmikan. Peresmian rencananya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama dan mengalami penambahan sebesar Rp700 per km selanjutnya.
Pemerintah memberikan subsidi PSO dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak. Tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar Universitas Indonesia dan PWC bersama operator dan Kementerian Perhubungan.