Disidang BK DPRD, William mengaku tak akan goyah ungkap anggaran janggal

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta hari ini. William dipanggil BK ihwal pengunggahan kejanggalan anggaran, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) milik Pemprov DKI Jakarta. 

William mengaku pemeriksaan tersebut tak akan mengubah sikapnya untuk mengungkap kejanggalan anggaran. Menurutnya, dirinya akan terus mengkritisi dan membuka kejanggalan dalam setiap rancangan anggaran. 

"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu sudah jadi sikap politik PSI, bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran. Itu prinsip utama kami," kata William usai dimintai keterangan BK DPRD di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (12/11).

Dalam pemeriksaan tersebut, William mengaku ditanya soal kronologi pengunggahan rancangan anggaran lem aibon DKI Jakarta, senilai Rp82,8 miliar di media sosial. Menurutnya, media sosial menjadi sarana paling efektif menyampaikan informasi ke publik.

Hal ini terbukti dari pengunggahan informasi kejanggalan lem aibon yang ia sampaikan melakukan akun media sosialnya. Setelah mengunggah di akun Twitter miliknya, informasi tersebut bergulir hingga menjadi sorotan banyak pihak. 

"Media sosial itu kan platform yang paling murah, yang paling gampang untuk kami komunikasi ke konstituen. Jadi kami tetap akan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada konstituen kami," ucapnya.

Adapun ihwal keputusan BK DPRD terhadap dirinya, William mengaku menyerahkan hal tersebut kepada anggota BK. Namun, ia menegaskan apa pun keputusan BK, tak akan mengubah komitmennya untuk terus mengkritisi kejanggalan anggaran DKI Jakarta.

"Tadi baru klarifikasi saja, jadi saya belum tahu pendapat anggota BK seperti apa. Ini hanya satu arah tanya jawab,sehingga saya belum tahu keputusannya apakah melanggar kode etik atau tidak, saya serahkan kepada anggota-anggota BK," kata William.

Sebelumnya, politikus PSI ini mengunggah kejanggalan anggaran lem aibon yang diajukan dalam rancangan APBD 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta. Unggahan itu menuai polemik hingga masyarakat menguliti satu per satu anggaran yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan.