DMI tandatangan MoU dengan KPK, JK: Biar Indonesia tak seperti VOC

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menandatangani kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Gedung DMI, Matraman, Jakarta Timur. Penandatanganan dari KPK dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kerja sama ini bersifat wajib bagi DMI dan semua pihak. Tujuannya, agar korupsi tidak menggerogoti negeri ini.

"Dalam sejarah dunia, banyak negara gagal sejak zaman Romawi sampai sekarang karena korupsi," kata Jusuf Kalla di DMI, Kamis (13/4).

JK memandang, tidak hanya di zaman Romawi, bahkan sejarah dalam negeri juga membuktikan hal serupa. Kekuasan yang besar dimiliki oleh VOC saja bisa jatuh karena praktik kotor ini.

"Negara-negara yang ada di Asia ini banyak kurang berkembang dibanding negara lain karena seperti tadi, korupsi," ujarnya.

Ia pun berharap, Indonesia dapat mengejar kemajuan negara lain seperti Singapura maupun Norwegia. Kedua negara ini memiliki indeks korupsi yang kecil.

"Jadi kalau mau maju, ya tidak ada korupsi tetapi kehidupannya lebih merata," ucapnya.

Ia pun melihat korupsi yang ada sekarang semakin menunjukan gejala yang terus meningkat. Terlebih banyak lembaga penegak hukum, selayaknya kejaksaan maupun polisi yang terbongkar karena ulah media massa dengan keterbukaan.

Maka dari itu, JK ingin supaya para pejabat dapat belajar dari operasional di masjid sebagai suatu lembaga yang paling transaparan. Baik uang Rp1000 atau Rp2000 yang masuk ke kotak amal terus diumumkan.

"Biaya khatib diumumkan jadi transparan," tuturnya.