close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Kompleks Parlemen, DKI Jakarta, September 2019. Google Maps/Yeyen Nursyipa
icon caption
Kompleks Parlemen, DKI Jakarta, September 2019. Google Maps/Yeyen Nursyipa
Nasional
Rabu, 23 November 2022 14:37

DPR akan gelar fit and proper test calon Panglima TNI pekan depan, siapa usulan Presiden?

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.
swipe

Komisi I DPR berencana menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI pada pekan depan jika menerima surat presiden (supres) pada hari ini (Rabu, 23/11). Hal tersebut dilakukan mengingat Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

"Kalau surpres masuk hari ini, Komisi I DPR [pada] minggu depan siap [melaksanakan] fit and proper test," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, kepada wartawan, Jakarta.

Dirinya mengungkapkan, pemerintah telah mengirim supres tentang kandidat Panglima TNI kepada DPR. Namun, politikus Partai Golkar ini enggan menyebut secara perinci calon pengganti Jenderal Andika.

"Untuk nama, semua Kepala Staf berpeluang. Siapa pun dari Kepala Staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya. Kita tunggu surat Presiden untuk kepastiannya," paparnya.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR, Yan Permendas Mendanas, menyepakati perlunya pergantian matra untuk menduduki tahta TNI-1. Jenderal Andika berasal dari matra Angkatan Darat (AD). 

Ada tiga Kepala Staf TNI yang berpeluang menggantikan Jenderal Andika. Perinciannya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono; Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman; dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo.

"Ya, saya pikir penting supaya jangan sampai didominasi oleh suatu matra. Kan, itu kembali ke mekanisme internal," ucapnya.

Meskipun demikian, politikus Partai Gerindra ini menghargai keputusan Presiden Jokowi soal calon Panglima TNI. Namun, dirinya menggarisbawahi agar tidak memilih matra yang sama posisi TNI-1. 

"Semua, kan, hak prerogatif Presiden yang kita hargai. Tapi, tentunya secara internal harus bergilir supaya jangan sampai didominasi juga oleh salah satu matra. Saya pikir, itu akan lebih baik untuk TNI sendiri," tuturnya.

Di sisi lain, Komisi I DPR hingga kini belum membahas secara detail tentang calon Panglima TNI. "Kita masih menunggu aja arahan dari Istana," tutup Yan.

img
Marselinus Gual
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan