DPR klaim Kompleks Parlemen kurang cocok jadi RSD Covid-19

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim, gedung parlemen kurang efisien jika digunakan sebagai rumah sakit darurat (RSD) bagi pasien Covid-19. Dalihnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan dalam merespons usulan tersebut.

Sejumlah ruangan yang diusulkan adalah ruang rapat paripurna juga Gedung Nusantara I, yang merupakan kantor anggota DPR dengan 23 lantai.

"Kita lihat bersama-sama tadi, bahwa ke ruang paripurna lift itu, kan, hanya satu. Nah, sementara memasukkan tempat tidurnya saja tidak cukup," ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/7). "(Ruang) paripurnanya, kondisinya, kan, tidak rata untuk bangsal."

"Tadinya, kondisinya, kan, menurun konstruksinya sudah demikian hingga kita kesulitan taruh tempat tidur karena tempatnya tidak rata. Itu ruang yang paripurna yang (diusulkan menjadi) bangsal," sambungnya.

Dasco mengingatkan, lift DPR kerap macet dan tidak didesain mengangkut tempat tidur pasien. Jika memang ingin dialihfungsikan untuk RSD Covid-19, tak dapat digunakan secara instan, harus dilakukan sejumlah perubahan terlebih dahulu.

"Saya juga sudah lihatin tadi, satu lantai ada 30 ruangan. Satu ruangan bisa dipasang dua tempat tidur, tapi satu lantai itu cuma punya satu kamar mandi. Lalu, kemudian harus dibongkar total itu ruangan. Itu kalau mau dijadikan RSD. Kalau darurat enggak bisa cepat," tuturnya.

Kendala lainnya, menurut politikus Partai Gerindra ini, minimnya jumlah kamar mandi di setiap lantai. Sanitasi dan tempat pembuangan limbah infeksius pun perlu dipikirkan.

"Sampah disinfeksiusnya kita perhitungkan gimana supaya tidak membuat masalah baru, lalu kemudian kita harus bongkar. Kita butuh waktu yang cukup lama," jelasnya.

Meski demikian, Dasco berpendapat, lapangan berukuran 80x90 meter masih memungkinkan menjadi lokasi RSD Covid-19. Namun, hanya bisa didirikan tenda darurat di sana. "Kawan-kawan bisa menilai secara teknis akan memungkinkan atau tidak."