DPR kritik rendahnya integritas Komnas HAM meski diisi aktivis

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menyoroti rendahnya integritas lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meski dibekali anggaran yang cukup dan diisi oleh aktivis kemanusiaan, namun integritas lembaga pembela HAM itu, dinilainya sangat rendah.

"Sangat-sangat mengecewakan sebagai (lembaga yang diisi) orang-orang yang direkrut dari kelompok aktivis," kata Wayan dalam rapat kerja Komisi III dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Senayan, Kamis (13/1).

Adapun agenda rapat hari ini yakni evaluasi kinerja dan capaian target Komnas HAM di 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp95.109.854.000. Roadmap 2022, program prioritas, dan strategi dalam pencapainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp99.448.128.000; dan tindak lanjut kesimpulan rapat pada 4 Oktober 2021.

Mengutip laporan integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021, sambung Wayan, nilai integritas Komnas HAM berada di urutan ke-80 dari 85 kementerian/lembaga yang disurvei.

Politisi asal Bali ini mengatakan sangat kecewa dengan perolehan integritas Komnas HAM tersebut. Terlebih anggota Komnas HAM berasal dari aktivis dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang paling getol melakukan kritik terhadap lembaga-lembaga yang ada.

"Tetapi apa yang terjadi, peringkat Komnas HAM dari (laporan) KPK menunjukkan bahwa, dari 85 kementerian/lembaga yang diteliti, apa lacur Komnas HAM itu urutuannya ke-80. Jadi nomor 6 dari bawah, 80 dari atas. Sangat mengecewakan!" ujar Wayan dengan nada kecewa.

Menurut Wayan, nilai integritas Komnas HAM juga sangat rendah apabila dibandingkan dengan mitra Komisi III DPR. Badan Narkotika Nasional (BNN) misalnya, berada di urutan ke-35. Demikian pula KPK, lembaga antirasuah itu di urutan ke-37.

"Jangan tanya PPATK. Nomor 1! Sekali lagi, kekecewaan kami untuk melecutkan saudara agar untuk periode 2022, yang anggarannya Anda katakan sangat tidak puas. Padahal masih bagus dibanding lembaga-lembaga lain," pungkas dia.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengaku tidak tahu mengenai survei tersebut.

"Siapa respondennya? Tidak ada. Kami pimpinan di Komnas HAM ditanya. Juga tidak paham apa indikator yang digunakan untuk mengukur," kata dia saat dihubungi Alinea.id.

Tetapi yang jelas, jelas dia, Komnas HAM dalam empat tahun berturut-turut dinilai BPK wajar tanpa pengecualian. KemenpanRB memberi nilai kinerja cukup tinggi BB. Selain itu, secara internasional Komnas HAM mendapatkan akreditasi A dalam kerja. Selain itu, Kompas dalam survei di 34 provinsi menyebutkan, kepercayaan masyarakat ke Komnas HAM tinggi, yakni 80% lebih.

"Survei itu harus jelas ukurannya dan indikator penilaiannya. Juga harus tahu fungsi dan kewenangan lembaga yang disurvei," ucap dia.

Namun begitu, dia mengaku Komnas HAM akan menelusuri dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik. Karena semua instansi harus terus berbenah.