DPR minta Kemenkes evaluasi vaksin gotong royong Kadin

Anggota Komisi IX DPR, Sri Meliyana, mempertanyakan kebijakan Program Vaksin Gotong Royong (VGR) individu atau berbayar. Mestinya pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terlebih dahulu sebelum mengambil langkah berikutnya.

"Usulan vaksin gotong royong ini dari Kadin, yang pelaksanaanya tidak jalan, menurut saya. Karena menkes mengakomodir vaksin gotong royong ini, maka saya rasa, menjadi tanggung jawab menkes juga untuk mengevaluasi perjalanannya," ucapnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7).

Sri mengatakan, ide awal VGR bertujuan mengakomodasi perusahaan di bawah Kadin untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Dengan demikian, akses korporasi dalam memperoleh vaksin kian mudah.

Sayangnya, sambung politikus Partai Gerindra ini, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sampai kini. "Dari media disebutkan, banyak perusahaan yang sudah mendaftar untuk vaksin gotong royong tapi tidak ada solusi dari Kadin."

"Ada perusahaan padat karya kesulitan mengikuti vaksin gotong royong karena terlalu mahal. Apa tidak ada kebijaksanaan untuk masalah ini?" sambung dia.

Dirinya mengatakan, esensi gotong royong adalah memudahkan warga untuk mendapatkan vaksin. Karenanya, Budi Gunadi diminta segera mengevaluasi VGR Kadin sebelum memulai program vaksinasi individu berbayar.

"Saya mengharapkan Pak Menkes mengevaluasi vaksin gotong royong ala Kadin. Jelas sekali terlihat vaksin gotong royong ala Kadin bermasalah, tidak jelas, belum ada sistemnya, belum terlayani dengan baik," tuturnya.

Pernyataan senada disampaikan Aggota Komisi IX lainnya, Arzeti Bilbina. Dia tidak sepakat dengan VGR berbayar lantaran hanya akan menimbulkan diskriminasi.

"Karena bagaimanapun yang berbayar pasti diprioritaskan dan ini akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tegasnya.

Budi Gunadi sebelumnya sesumbar, vaksin Sinopharm hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) takkan digunakan untuk pelaksanaan VGR individu berbayar. Vaksin tersebut justru disimpan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan penyalurannya akan dilakukan dengan hati-hati.

"Saya ingin memastikan di sini, bahwa 500.000 (vaksin) Sinopharm dan akan tambah lagi 250.000, hibah pribadi dari Raja UEA ke Presiden Jokowi, tidak dijual," ujarnya dalam rapat tersebut.  

Bekas Wakil Menteri BUMN ini melanjutkan, hibah UEA mulanya bakal dipakai calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci tahun ini. Lantaran dibatalkan, vaksin itu bakal dialihkan untuk kelompok disabilitas.