DPR minta TNI dukung penuh penerapan PPKM darurat

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta institusi TNI mendukung penuh penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurutnya, peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

"Kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (2/7).

Selama sebulan bulan terakhir Indonesia yang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Ditambah lagi, masyarakat belum sepenuhnya berupaya untuk terlibat dalam meningkatkan pertahanan untuk melawan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, politisi Partai Golkar itu ingin mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna menekan dan memutus segera mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah tegas dalam menjalankan kebijakan PPKM darurat.

"Itu perlu dilakukan karena saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan," kata Deddy dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Deddy mengatakan, hampir semua fasilitas kesehatan telah mencapai kondisi full occupancy, obat-obat penting dan penunjang kehidupan seperti oksigen sudah sulit ditemukan di pasaran. Karena itu, Deddy meminta pemerintah untuk tidak ragu melakukan langkah apa pun yang harus dan mungkin dilakukan.

"Bisa dikatakan saat ini Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang cukup berbahaya. Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya sebab penularannya sangat cepat, dampaknya yang fatal dan mulai menyerang kelompok usia muda," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah bertindak tegas dengan membatasi pergerakan dan isolasi daerah. Deddy meminta publik tak perlu memperdebatkan istilah kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya, mobilitas warga harus dikendalikan selama jangka waktu tertentu.

"Demikian pula isolasi cepat terhadap wilayah yang tinggi penularannya harus dilakukan secara berjenjang, mulai desa atau kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten atau kota," katanya.