DPR minta warga tak terprovokasi video TNI AU injak kepala

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mengimbau masyarakat tidak membuat pernyataan provokatif terkait penganiayaan seorang warga di Merauke, Papua, oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara. Menurutnya, kasus penganiayaan di Merauke itu rawan jadi alat provokasi dengan mengangkat isu etnis.

Kata Karding, kejadian tersebut jangan sampai menimbulkan masalah lain, apalagi sampai melebar ke isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Meminta semua pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana caranya. Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," kata Karding dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Berkaca dari kasus ini, Karding berharap Polri, TNI, Satpol PP atau organisasi lainnya yang sering bersentuhan dengan masyarakat bisa mendisiplinkan anggotanya, sehingga sikap saat bertemu masyarakat bisa lebih baik. Selain itu, harus segera ada komunikasi dan koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat.

"Pemerintah daerah dan analisis oleh intelijen misalnya sejauh apa potensi isu ini akan berpengaruh terhadap keamanan kita," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi, mengajak semua untuk mempercayakan penanganan kasus itu ke TNI dengan penyidikan, penegakan disiplin internal militer hingga hukuman bagi pelaku.

"Agar jelas disampaikan ke publik dan memenuhi rasa keadilan," kata Bobby.

Bobby juga meminta semua pihak perlu menghentikan penyebaran video penganiayaan kepada seorang warga di Merauke. Sebab, sangat rentan disalahgunakan untuk propaganda hate speech. "Sangat rawan dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang rentan di plintir baik domestik atau international melalui media sosial," katanya.

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selalu menegaskan untuk mengedepankan pendekatan humanis, bukan represif dalam semua pengerahan prajurit setiap operasinya.

"Pemerintah harus bergerak segera untuk meredam isu-isu yang bisa berkembang, optimalkan koordinasi dengan simpul-simpul intelijen sebagai deteksi dini, dan sinergi dengan tokoh lokal agar isu ini selesai dan menunggu proses hukum yang berjalan," kata Bobby.