close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Foto: dpr.go.id/Azka/Man
icon caption
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Foto: dpr.go.id/Azka/Man
Nasional
Kamis, 03 November 2022 16:50

Anggota DPR sebut Kepala BPOM tidak kompeten dan cuci tangan kasus GGA

BPOM terkesan melempar tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut anak.
swipe

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, mengusulkan agar komisinya menggelar rapat gabungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membahas gagal ginjal akut pada anak. Rapat gabungan bertujuan untuk membongkar siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Pangkalnya, Andre menilai, BPOM terkesan melempar tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut anak. BPOM, kata dia, malah menyalahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas bobolnya kandungan senyawa berbahaya dalam obat sirup.

"Ini kan urusan gagal ginjal akut menjadi PR kita, Pak (pimpinan Komisi VI). Yang kita tonton sekarang, kalau kita nonton rapat Komisi IX kemarin Pak, Kepala BPOM (Penny K Lukito) menyalahkan Menteri Perdagangan (Budi Gunadi Sadikin), kan itu yang terjadi," kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

"Jadi, yang saya tonton adalah BPOM benar-benar buang tanggung jawab, menyalahkan Kementerian Perdagangan," imbuh dia.

Andre Rosiade pun menilai Kepala BPOM Penny K Lukito tidak kompeten dalam pengawasan obat. Hal itu terlihat, kata dia, ketika Penny menangani vaksin untuk Covid-19 dan kini pengawasan obat yang belakangan teridentifikasi mengandung senyawa berbahaya.

Andre mengatakan, berdasarkan keterangan Kemendag, impor obat itu rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan, sebelum dikeluarkan izin impor. Karena itu, dia menilai BPOM tidak mau disalahkan dan justru melempar tanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan.

"Bahkan saya juga punya data, yang menarik seharusnya BPOM itu mengawasi hasil produksi obat, jadi setiap bahan baku obat itu harus diawasi BPOM, ini layak enggak? Ini membahayakan kesehatan enggak? Kan itu sebenarnya, Pak. Si Kementerian Perdagangan ini hanya mengeluarkan persetujuan impor kalau sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," ungkap dia.

"Kalau analisis saya, ini ketidakmampuan Kepala BPOM dan institusinya," imbuh dia.

Oleh karena itu, Andre pun menyarankan adanya rapat gabungan untuk membahas gagal ginjal akut pada anak.

"Permasalahan ini harus diurai, saya mengusulkan kita rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Komisi IX dengan Kementerian Perdagangan dan BPOM untuk mengurai ini," pungkasnya.

img
Marselinus Gual
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan