DPR setujui anggaran Kemendagri Rp3,32 triliun

Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2024 sebesar Rp3,32 triliun. Persetujuan itu menjadi salah satu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya juga menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp770,77 miliar. Sekaligus menyetujui usulan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rp22,621 miliar.

"Meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," kata Ahmad Doli dalam keterangan, Rabu (13/9).

Tak hanya itu, Ahmad Doli menegaskan bahwa Komisi II juga menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2024 sebesar Rp231,3 miliar, sekaligus penambahan anggaran untuk kenaikan gaji sebesar Rp1,273 miliar.

Sementara, Tito menjelaskan, total pagu anggaran Kemendagri tahun anggaran 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp111,04 miliar atau 3,46% dibanding pagu indikatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,20 triliun. 

"Kenaikan pagu tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk beberapa pendanaan," ujarnya.

Pendanaan tersebut, lanjut Tito, meliputi beberapa hal. Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebesar Rp91,93 miliar. 

Kedua, fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp5 miliar. Kemudian ketiga, dukungan terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua sebesar Rp14,10 miliar.

Menurutnya, komposisi pagu anggaran Kemendagri pada 2024 tersebut meliputi beberapa hal. Berdasarkan kelompok belanja, pertama, alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp1,55 triliun atau 46,8%. 

Jumlah ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp927,28 miliar atau 59,7%, serta belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp626,91 miliar atau 40,3%. Kemudian kedua, belanja non operasional sebesar Rp1,76 triliun atau 53,20 persen.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta adanya penambahan Rp770,77 miliar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan lainnya.