DPRD DKI minta Anies tak potong anggaran banjir 

Penanganan banjir di Jakarta harus dikerjakan secara serius dan fokus. Karena itu, Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah meminta, pemprov tidak mengurangi anggaran banjir di ibu kota.

Menurut dia, anggaran tersebut tidak boleh dikurangi meski keuangan sedang tidak sehat akibat penanganan Covid-19 di Jakarta. "Saya sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI, selalu mengingatkan bahwa anggaran banjir tidak boleh dikurangi walaupun APBD atau PAD DKI kurang," kata Ida saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (22/9). 

Politikus PDIP itu menjelaskan, banjir di Jakarta merupakan permasalahan serius sejak lama yang mesti diselesaikan. Karenanya, anggaran tersebut bertujuan agar penanganan banjir di ibu kota dapat berjalan secara maksimal. 

Menurut Ida, hingga saat ini dewan di Kebon Sirih belum mengetahui apakah anggaran penanganan bajir dipangkas atau tidak. Namun kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jakarta Utara itu, mendapat informasi terdapat pemotongan anggaran dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Terkait anggaran, sampai sekarang belum masuk ke kami apa saja yang dipotong, tapi katanya memang di internal pemda untuk tidak dilaksanakan. Jadi, kami belum tahu apa saja yang tidak dikerjakan atau dipotong," ujar dia. 

Seperti diketahui, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta pada 2020 ini sebesar Rp1,48 triliun.

Anggaran ini berada di dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Total anggaran Dinas SDA yang tersusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 mencapai Rp2,7 triliun.

Dengan kata lain, alokasi anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta sebesar 53,8% dari total jumlah anggaran Dinas SDA DKI pada RAPBD DKI 2020.

Sementara itu hujan lebat mengguyur ibu kota pada Senin (21/9) malam. Hujan lebat yang terjadi itu pun menyebabkan beberapa ruas jalan dan genangan dibeberapa titik lokasi di DKI Jakarta.