DPRD DKI sorot dugaan korupsi rehab berat 119 sekolah

Agenda rapat pendalaman Raperda tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017, yang digelar komisi kesejahteraan masyarakat DPRD DKI Jakarta hari ini berubah seketika. 

Hampir seluruh anggota dan pimpinan komisi yang hadir mendadak menyoroti pelaksanaan rehabilitasi 119 sekolah yang diduga bermasalah. Rehab tersebut dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) dengan anggaran sebesar Rp 196,6 miliar.

"Mengenai rehab 119 sekolah di tahun 2017 sekarang ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian karena tidak maksimal pengerjaanya, ini salah siapa," tanya Judistira Darmawan, anggota komisi dari Fraksi Partai Golkar di tengah rapat, yang saat itu dihadiri langsung Plt Kepala Disdik DKI Bowo Irianto.

Namun, ketua komisi Syahrial, tak langsung memberi kesempatan Bowo untuk menjawab pertanyaan. Ia justru memberikan kesempatan anggota lain mengajukan pertanyaan mengenai pendalaman Raperda LKPJ APBD 2017. 

Berikutnya yang terjadi, pertanyaan mengenai permasalahan rehab sekolah kembali diluapkan. Hasan Basri Umar, anggota komisi dari Fraksi Partai NasDem menyebutkan, ada sejumlah sekolah di Tanjung Priok, Jakarta Utara hasil rehab berat yang kondisinya kini mengenaskan.

"Secara fisik gedung sekolah itu bagus, tapi halamannya becek, mayoritas temboknya retak, jarak kusen dengan tembok sudah lima cm, atapnya pun miring," katanya.

Persoalan mengenai pelaksanaan rehab berat ini juga disuarakan sekertaris komisi Very Yonnevil. Ia menanyakan Disdik soal pembayaran gaji tukang, pelaksana rehab di SDN 02 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Berdasarkan laporan, tukang bangunan yang tak digaji kontraktor pelaksana rehab tersebut terpaksa mencuri laptop milik sekolah, karena himpitan ekonomi.

"Sekarang tukang itu kabur karena kerjanya tak dibayar," ungkap politikus Partai Hanura itu.

Rehab berat 119 sekolah di Ibu Kota ini dilaksanakan Disdik dengan menggunakan APBD 2017. PT Murni Konstruksi Indonesia memenangkan lelang rehab, dengan harga penawaran Rp 180,2 miliar. Sementara, nilai harga proyek itu diperkirakan sebesar Rp 191,8 miliar.

Dalam rapat itu, Bowo menyerahkan sepenuhnya jawaban atas sejumlah pertanyaan, kepada Kepala Suku Disdsik di masing-masing wilayah, sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pelaksanan rehab.

Merespons pernyataan Bowo, Kasudin Pendidikan wilayah 2 Jakarta Pusat Ida Subaedah mengakui ada sejumlah kendala pada pelaksanaan lelang 119 sekolah. Mulai dari pelaksanaan lelang konsolidasi, penggunaan metode design and built, hingga pelaksanaan lelang yang harus diulang sebanyak tiga kali.

"Sehingga waktu pelaksanaannya sangat pendek, hanya 104 hari," terangnya.

Meski tak menjelaskan dengan rinci, Ida menyebutkan telah terjadi kesalahan penghitungan pada pengerjaan rehab berat ini. Lantaran problem ini pula, ia bersama Kasudin Pendidikan lainnya telah dipanggil pihak kepolisian.

"Saya sendiri sudah dua kali hadir. Saya menyampaikan apa adanya yang kami hadapi," tandas Ida.