DPRD DKI ungkap kekurangan Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, William Yani, mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan terkait aturan penerapan ganjil genap pada kendaraan sepeda motor di jalan protokol Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan yang maju mundur.

“Itu kekurangan beliau, karena ketika mengambil keputusan tidak berkonsultasi dengan orang yang menguasai bidang tersebut. Jadi, kebijakannya begitu, maju mundur, main cabut dan wacanakan lagi,” kata William saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (6/8).

William menambahkan, untuk mengambil kebijakan terkait ganjil-genap yang melibatkan sepeda motor baru-baru ini, Anies semestinya berdiskusi dengan ahli transportasi. Misalnya, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

Sebelumnya, pada akhir 2017, Anies mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelarangan Sepeda Motor Melintasi Jalan Thamrin-Jalan Sudirman yang disahkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 8 Januari 2018.

Kebijakan yang awalnya diterapkan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), pada 2014 itu dicabut Anies dengan alasan penghapusan diskriminasi pengguna jalan.

Namun, baru-baru ini, pada Jumat (2/8), Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang salah satu poinnya adalah perluasan ganjil-genap.

Dalam instruksi tersebut, muncul wacana bahwa perluasan ganjil genap selain berlaku untuk kendaraan roda empat, juga akan melibatkan kendaraan roda dua. Namun, pemerintah provinsi DKI Jakarta menyatakan masih mengkaji kemungkinan aturan itu.

Karena hal ini, William menilai, bahwa Anies sebenarnya ingin berbeda dengan gubernur pendahulu soal kebijakan-kebijakan yang diambil, sekalipun kebijakan sebelumnya mungkin belum tentu salah atau patut dicabut.

“Pak Anies ini mengambil kebijakan harus beda dengan pendahulunya, kalau saya lihat yang penting beda dengan Pak BTP,” ujar William. (Ant)