Eks pimpinan KPK pertanyakan pernyataan Jokowi soal TWK

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mempertanyakan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia merasa belum klir bagian ketika Kepala Negara bilang, kalau terdapat kekurangan dalam TWK masih ada peluang memperbaikinya lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Yang menilai kekurangan itu siapa? Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu?" ucapnya dalam diskusi yang disiarkan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (23/5).

Kalau TWK dinilai ada kekurangan, Saut juga mempertanyakan alasannya. Sebab, beberapa dari 75 pegawai yang dinyatakan gagal tes merupakan insan KPK yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

"Sudah sekian tahun perform. Sudah mulai jilid pertama, kedua, ketiga bahkan di antara beberapa mereka (yang dinyatakan tak lolos TWK). Kalau tidak berwawasan kebangsaan, pasti sudah kena sanksi etik (sejak dulu) dan seterusnya," jelas Saut. 

Pada akhirnya, Saut pun mempertanyakan penempatan kerja 75 pegawai apabila nanti dinyatakan memenuhi syarat aparatur sipil negara atau ASN. Dia khawatir, mereka ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan bidangnya. 

"Jangan-jangan diterima, tapi jadi ngurusin yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Sehingga mereka tidak perform, dikondisikan untuk kemudian mereka lemah, terus kemudian mereka keluar," ucapnya.

TWK pegawai KPK merupakan rangkaian alih status menjadi ASN. Kegiatan itu dilaksanakan atas kerja sama lembaga antikorupsi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. TWK berlangsung Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, ke-75 pegawai yang gagal TWK telah dibebastugaskan. Mereka diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pekan depan nasib mereka akan dibahas.

"Hari Selasa (25/5), kita akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK," kata dia.