Epidemiolog UI khawatir Indonesia dikucilkan dunia gegara Covid-19

Indonesia kemungkinan dikucilkan negara-negara dunia jika tidak bisa menyelesaikan pandemi Covid-19. Hal ini Berkaca pada kasus pekerja migran Indonesia (PMI) dilarang masuk ke Malaysia pada 2020 lalu.

Ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono khawatir kemungkinan negara-negara lain juga bakal meniru Hong Kong untuk mencegah warga negaranya terpapar Covid-19. Bahkan, lanjutnya, bisa berdampak pada umat Islam Indonesia dengan tidak bisa menunaikan ibadah di Mekkah, Arah Saudi.

“Yang saya khawatirkan adalah bila kemudian, pemerintah Arab Saudi melarang berdasarkan negara yang mana negara tersebut masih belum selesaikan pandemi. Jadi, banyak umat Islam Indonesia tidak bisa beribadah walaupun sudah diizinkan (pemerintah Indonesia),” ucapnya dalam diskusi virtual, Minggu (27/6).

Kegagalan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dapat berdampak luas, karena setiap negara bisa saja menutup pintu gerbangnya. Kendati dikecam dengan dalih solidaritas global, tentu berbagai negara tetap dapat mengucilkan Indonesia dengan alasan mengutamakan perlindungan terhadap warganya.

“Seperti kemarin kan, jembatan Suramadu ditutup, Wali Kota (Surabaya) bilang, kami harus melindungi warga kota Surabaya, bagaimanapun caranya. Dianggap warga Madura bisa menularkan (Covid-19), padahal (warga) Surabaya juga bisa menularkan (Covid-19), kalau mereka masuk (ke Madura) enggak dites,” ujar Pandu.

Bahkan, kata dia, dalam dua minggu terakhir, pemerintah Amerika Serikat memberikan peringatan bagi warganya agar berhati-hati kalau berkunjung ke Indonesia. Kenaikan kasus Covid-19 bakal mengancam industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan pandemi Covid-19 harus konsisten agar dapat berujung pada pemulihan ekonomi.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah work from home (WFH) 100%. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan penambahan kasus Covid-19 yang 'menggila' belakangan ini. Di sisi lain, pekerja informasi tetap diperbolehkan melakukan kegiatan ekonominya.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, kata Pandu, masih belum kuat dalam pelibatan peran serta masyarakat. Posko PPKM mikro dinilai perlu dioptimalkan untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong membantu dan saling mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan (5 M/menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas).