Warga Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS) akan menggelar aksi demonstrasi merespons kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ihwal penyekatan dan screening Covid-19 di Jembatan penghubung Surabaya-Madura (Suramadu).
GAS menilai wali kota pengganti Risma itu diskriminatif. "Jadi begini Pak. Kebijakan Eri Cahyadi terkait dengan screening di Suramadu itu menurut kami terlalu gegabah dan kurang tepat. Pertama, karena tidak ada koordinasi dengan pimpinan daerah sekitar Surabaya utamanya Madura," ujar korlap aksi, Bob Hasan, kepada Aline.id, Rabu (16/6/2021) pagi.
Bob Hasan melanjutkan, yang terdampak kebijakan tersebut adalah warga Madura. "Kedua, ketika penyekatan awal-awal hanya untuk motor liter (pelat) M atau warga Madura. Untuk motor yang liter L atau lainnya lolos enggak ada screening, bagi kami ini sangat diskriminatif," ungkapnya.
Ketiga, jelasnya, kebijakan screening tersebut bukan malah menekan penularan Covid-19, namun justru menciptakan kerumunan baru. "Seharusnya, Eri untuk membuat kebijakan seperti itu ya koordinasi dulu dengan pimpinan daerah Madura. Sebab itu mencegat masuknya orang Madura. Kalau memang tujuan Eri Cahyadi untuk melindungi warganya dari virus, lalu kenapa jalur masuk dari Gresik, jalur masuk tol dan Sidoarjo tidak di screening juga?," katanya.
"Sehingga kami menilai Eri Cahyadi menunjukkan rasismenya kepada warga Madura," imbuhnya.
Ia melanjutkan, kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sangat dikeluhkan warga Madura. "Kebijakan tes swab juga harus tiap hari. Tidak melihat warga Madura yang kerja ke Surabaya tiap hari, jadi kalau terus swab tiap hari kan kasian. Sampai keluar darah dari hidungnya," ungkapnya.
Sebenarnya, sambung Bob Hasan, dampak terbesarnya adalah sektor ekonomi. "Masyarakat Madura yang mau ngirim barang ke daerah luar terkendala dengan cegatan di Suramadu. Sepertinya pengiriman cabai pengiriman ikan ke luar daerah dan pelaku bisnis lainnya merasa sangat terganggu dengan adanya aktivitas screening itu, karena tiap hari harus kena swab," bebernya.
Terkait massa aksi GAS di Kantor Wali Kota Surabaya besok, Kamis (17/6), ia menyebut jumlah peserta aksi dibatasi aparat. Sejatinya aksi demonstrasi digelar lusa, namun dimajukan besok. "Karena terkendala oleh aturan, harus melampirkan hasil swab dan vaksin. Kalau peserta yang sudah siap ikut lebih dari 500, hanya saja kita ambil beberapa pentolan organisasi dan komunitas saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, mengimbau perbatasan di Kota Surabaya-Bangkalan, Jawa Timur (Jatim), diperketat guna meminimalisasi penularan Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan pemeriksaan tes cepat antigen terhadap warga yang melintas dari Pulau Madura.
