Usai temui Mahfud MD, Erick Thohir bakal menindak radikalisme di BUMN

Mengenakan pakaian putih dan celana hitam, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, berkunjung ke Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Bersama sejumlah bawahannya, Erick datang sekitar pukul 10.35 WIB.

Erick mengaku merasa perlu menemui Mahfud MD untuk membahas lebih lanjut mengenai isu radikalisme di jajaran BUMN. Berdasarkan pantauan di lokasi, pertemuan antara  Erick dan Mahfud berlangsung kurang lebih hanya satu jam. 

“Saya mendapatkan saran dari timnya, di mana beliau (Mahfud MD) kasih masukan mengenai radikalisasi di BUMN,” kata Erick usai bertemu Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakara Pusat, Kamis (5/12).

Erick mengatakan, dirinya banyak diberi masukan oleh bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk menyelesaikan radikalisme di kementerian dan sejumlah BUMN. Namun demikian, Erick enggan membeberkan lebih jauh saran yang diberikan Mahfud tersebut.

Lebih lanjut, Erick mengakui radikalisme sudah menjangkiti pos kementeriannya dan sejumlah BUMN. Akan tetapi, persentase jumlah pegawai yang telah terpapar radikalisme, Erick menuturkan, belum mengetahui pasti.

“Tapi saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan,” kata Erick.

Tak lama dari kunjungannya ke Kemenko Polhukam, Erick menambahkan, dirinya segera bertindak untuk membereskan persoalan radikalisme di BUMN. Ia menegaskan, pihaknya terlebih dahulu akan mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil guna menyelesaikan isu radikalisme di BUMN.

“Saya tegaskan, yang namanya ideologi kan sudah final. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sendiri sudah diputuskan bukan saat ini, bahkan sejak era founding father zaman dulu,” ujar Erick.

Sebelumnya diberitakan, mengenai isu radikalisme yang tumbuh di BUMN telah disampaikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Berdasarkan catatan BIN, sekitar 41 masjid di lingkup pemerintahan terindikasi telah terpapar radikalisme. Rinciannya, sebanyak 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN. Dari 41 masjid tersebut, 17 masjid tergolong telah terpapar radikalisme cukup berat.