Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi. Fokusnya dalah meningkatkan produktivitas riset dan mendongkrak produktivitas multifaktor (multifactor productivity). BRIN tidak bertujuan mengejar peningkatan atau persentase anggaran untuk riset dan inovasi.
"Pencapaian persentase anggaran itu bukan tujuan, karena itu indikator input. Tujuan kita adalah fokus ke output, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas riset dan meningkatkan MFP (multifactor productivity)," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Gedung BJ Habibie, Jakarta, disitat dari laman BRIN, Sabtu (25/2).
Eks Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI itu merujuk pada indikator ekonomi makro di Perpres 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. Di perpres itu indikatornya ada tiga, yaitu input, output, dan outcome. Input adalah SDM dan anggaran, kemudian output, yaitu produktivitas riset, dan outcome adalah MFP.
"MFP menunjukkan seberapa jauh riset itu memiliki efek terhadap ekonomi masyarakat di suatu negara," kata doktor fisika teori dari Universitas Hirosima, Jepang, itu.
Anggaran terendah sepanjang sejarah
Sebelumnya, anggaran riset dan inovasi BRIN yang rendah mendapatkan kritik dari anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto. Ia prihatin mengetahui anggaran riset tahun ini yang dikelola BRIN hanya Rp2,2 triliun. Ini angka terendah sepanjang sejarah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek nasional.
"Terjadi kontraksi anggaran riset yang dalam, dimana pada 2017 tersedia anggaran sebesar Rp24,9 triliun atau 0,20% terhadap PDB. Kini merosot tinggal sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01% terhadap PDB. Menciut lebih dari satu per dua puluh kalinya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/2).
Menurut Mulyanto, alokasi anggaran riset rendah karena BRIN tidak mampu mengonsolidasi program semua lembaga riset di bawah naungannya. Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dinilai tidak memiliki visi besar dalam mengembangkan riset nasional.
Mulyanto heran dengan minimnya alokasi anggaran riset kali ini. Padahal, kata dia, di BRIN duduk dua orang Wakil Ketua Dewan Pengarah yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Keduanya berwenang mengatur anggaran dan perencanaan pembangunan nasional. Namun, anehnya anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya malah minim.
"Menurut saya, BRIN bukan saja tidak mampu mengkonsolidasikan anggaran riset dari berbagai badan litbang kementerian teknis, namun juga tidak mampu menahan agar anggaran riset tersebut tidak dialihkan untuk kegiatan nonriset di kementerian teknis. Dengan peleburan 34 lembaga Iptek ke dalam BRIN, praktis anggaran riset pemerintah terpusat di dalam BRIN, yang pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01% terhadap PDB," ujar Mulyanto.
Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku dirinya sedih mengetahui alokasi anggaran BRIN yang tidak seberapa itu lebih banyak untuk kegiatan dukungan manajemen daripada kegiatan riset.
Dari total anggaran BRIN tahun 2023 sebesar Rp6,5 triliun sekitar 65% digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran gaji pegawai, perawatan gedung dan kendaraan dan lain-lain. Sisanya sebesar Rp2,2 triliun atau sebesar 35% digunakan untuk kegiatan penelitian.
Penyebab anggaran menciut
Handoko mengakui anggaran riset dan inovasi dari APBN mengecil dari tahun 2018 ke 2023. Anggaran riset dan inovasi dari APBN pada 2018 dari seluruh balitbang Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp26 triliun. Ketika pada 2019 tahu bakal ada integrasi, K/L mulai mengalihkan anggaran riset di balitbang.
Pada 2019, anggaran riset tinggal Rp21 triliun dan 2020 menciut lagi menjadi Rp18 triliun. BRIN dibentuk pada 2021 dengan total anggaran Rp12 triliun dari semua balitbang K/L, termasuk 5 entitas utama: Kemristek, BATAN, BPPT, LAPAN, dan LIPI.
BRIN, kata Handoko, dimulai dari kondisi Rp12 triliun. Ini total dari semua K/L. Tahun lalu, anggaran riset dan inovasi jadi sekitar Rp 9,5 triliun, dan tahun ini sekitar Rp10 triliun.
"(Anggaran) di BRIN Rp6,4 triliun, ditambah luncuran jadi sekitar Rp7 triliun. Itu dari pinjaman luar negeri yang tidak terserap di tahun lalu, kita carry over. BRIN juga mengelola layanan program riset dari imbal hasil dana abadi riset yang akumulasinya sekitar Rp1 triliun," jelas pria kelahiran Malang, 7 Mei 1968 itu.
Dari anggaran BRIN Rp6,4 triliun, jelas Handoko, sebagian besar, yakni Rp4 triliun, untuk belanja pegawai dan operasional hampir 15 ribu pegawai. Sisanya, Rp2 triliun untuk anggaran riset BRIN. Juga mencakup anggaran riset untuk Kemendikbudristek dan Kementerian Agama yang menaungi perguruan tinggi.
Karena itu, kata Handoko, BRIN akan memfokuskan anggaran dari imbal hasil dana abadi riset sebesar Rp1 triliun untuk bahan riset habis pakai. Sementara dana APBN yang bersumber dari rupiah murni, termasuk pinjaman luar negeri dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), digunakan untuk investasi infrastruktur dan SDM.
"Ini supaya jadi aset produktif dan sifatnya jangka panjang," jelas Handoko.
Fokus pada output
Handoko menjelaskan alasan tidak semua anggaran riset masuk ke BRIN, seperti arahan Presiden Joko Widodo. Ini dilakukan, kata dia, karena pencapaian persentase anggaran itu bukan tujuan.
"Sekali lagi kita tekankan, fokus kita itu output, yaitu produktivitas riset. Bukan untuk dapat anggaran jadi besar. Meskipun SDM dan anggaran penting untuk output, tetapi bukan tujuan," Handoko memberi alasan.
Anggaran, kata dia, lebih baik dimasukkan ke dana abadi. "Kalau dana abadi uangnya bisa dipakai terus. Kalau pada 2021 BRIN minta anggaran Rp12 triliun dan tidak bisa membelanjakan juga kan percuma. Sehingga pada 2021, lebih fokus pada konsolidasi program dan SDM dulu, bukan pada aset dan anggaran," kata dia.
Dana abadi riset yang dimulai pada 2019 sebesar Rp990 miliar terus ditambah. Pada 2020 ada top up Rp2 triliun. Pada 2021 tidak ada top up, tahun lalu ada tambahan Rp5 triliun. "Kemudian 2023 nanti sudah masuk kurang lebih Rp5 triliun lagi top up-nya, sehingga secara total nantinya terdapat Rp13 triliun," kata Handoko.
Yang dilakukan BRIN sekarang, jelas dia, semua basis kompetisi. "Kita pastikan kita mendapatkan orang-orang terbaik yang memang punya kapasitas dan kompetensi untuk melakukan topik riset itu, sehingga tingkat keberhasilan dan mitigasi risikonya bisa terukur," tegas Handoko.
Dia menerangkan, ekosistem riset itu ada tiga komponen, dengan komposisi SDM unggul 70%, infrastruktur 20%, dan anggaran 10%. "Artinya dengan anggaran satu rupiah sebenarnya melalui aktivitas riset, SDM unggul dan infrastruktur memadai, kita bisa menciptakan value 10 kali lipat. Mindset riset harus begitu," tegasnya.
Saat ini, kata Handoko, riset BRIN difokuskan pada bidang pangan, termasuk kesehatan dan lingkungan hidup. "Sesuai arahan Presiden, kami diminta fokus di dua tahun, sampai 2024, ke (bidang) pangan, termasuk kesehatan dan lingkungan hidup, karena itu satu siklus dengan pangan," jelas Handoko.
