Fraksi PAN DPR desak Presiden evaluasi Mendikbud Mas Nadiem

Fraksi PAN DPR mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi kinerja daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, selama menjadi menteri belum ada satu pun prestasi yang ditorehkan Nadiem. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya sangat terbuka lebar, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," jelas Saleh lewat keterangan resminya, Jumat (24/7).

Bukannya mencatatkan prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mas Nadiem justru kerap kali menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan.

Paling baru, kata Saleh, masalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).

Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. Akibatnya, timbul protes dari Muhammadiyah dan PBNU sebagai dua organisasi besar.

“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh,” papar anggota Komisi IX DPR tu.

Bagi Saleh, sikap dan kebijakan Nadiem ini sangat tidak baik, lantaran banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia.

Oleh sebab itu, Fraksi PAN mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Nadiem, memanggil dan meminta penjelasannya. Kalau bisa presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.

"Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin Kemendikbud. Insyaallah tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini," tegasnya.

Saleh menuturkan, ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Maka dari itu, Presiden Jokowi wajib mengganti Nadiem. 

"Gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," sambungnya.