Guna menerapkan kembali kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat, Pemprov Jawa Tengah akan meningkatkan tingkat disiplin, serta mengedukasi masyarakat dengan bicara terbuka atau transparan.
“Kalau kita bicara jika Covid ini bisa ditekan, kemudian ekonominya tinggi, sepertinya itu terlalu ideal,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada talkshow bertajuk “Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Pemenrintah Di YogyaKarta dan Jawa Tengah” yang disiarkan oleh kanal Youtube BNPB TV, Kamis (7/1).
Dalam kondisi sekarang yang paling relevan untuk dilambil adalah skala prioritas. Diperlukan edukasi dan keterus-terangan kepada masyarakat atau pelaku usaha guna memberikan pemahaman mendalam pada mereka.
“Itu kami bicarakan secara terbuka. Kami bicara transparan, sehingga dunia usaha bisa memahami situasi yang tidak mudah ini,” imbuh dia.
Dia mengaku sebenarnya tidak sulit untuk menerapkan kembali pembatasan ketat. Mengingat belakangan ini bahkan sampai sekarang, setiap daerah pernah atau masih menerapkan kebijakan seperti ini.
“Sebenarnya tinggal memetakan ulang. Kemudian, tinggal membuka peta dan menerapkan dengan mikrozonasi dan edukasi masyarakat dengan terus terang bahwa ini “diketatkan” bukan “dilarang”. Dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok milenial. Untuk kembali cerewet pada persoalan 3M (Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak). Serta menyampaikan kembali kondisi dan data seperti berapa banyak jumlah tenaga kesehatan yang meninggal. Bagaimana kondisi rumah sakit saat ini atau kondisi layanan untuk mereka yang sakit non-Covid-19. Berapa banyak jumlah kyai yang meninggal. Itu perlu kami sampaikan agar menjadi pemahaman bagi semua untuk mau berkontribusi dan menjaga penerapan protokol kesehatan,” terang Ganjar.
Kemudian diperlukan juga disiplin protokol kesehatan yang tinggi. Melakukan isolasi di rumah, dan saling bantu-membantu jika ada masyarakat tidak mampu yang kesulitan dalam melakukan isolasi.
“Kita mesti berkorban di awal untuk investasi yang lebih panjang, atau jika tidak mau berkorban dan investasi jangka panjang, kita kemudian tidak akan memanen hasil yang bagus,” tutup dia.
Sementara Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo berharap, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang, dapat menekan angka kasus Covid-19.
Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67.000 menjadi 54.000 atau turun hingga kurang lebih 20%. Dia juga berharap pada periode ini, prosentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.
"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20%," ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1).
