Gerindra: William tidak etis sebar rancangan KUA-PPS

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Inggard Joshua menegur Anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya.

Inggard meminta, William tidak sembarang menyebarkan data ke ruang publik, termasuk soal rencana anggaran Pemprov DKI.

Teguran Inggard merujuk sorotan publik soal rancangan anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar, yang terdapat dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Seperti diketahui, rancangan anggaran tersebut ramai diperbicangkan, setelah William mengunggahnya melalui akun twitter pribadinya.

Inggard meminta agar William menjaga tata krama dan marwah dewan. Anggota DPRD bisa menyuarakan ke publik soal rancangan anggaran tersebut, apabila sudah dibahas terlebih dahulu di internal dewan.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri, dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar, setelah kita melakukan pembahasan," kata Inggard dalam rapat anggaran Komisi A di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Inggard khawatir, hal-hal yang belum dibahas di internal sudah ramai diperbincangkan publik dengan berbagai macam pandangan. Ia juga mengingatkan agar para anggota dewan, khususnya anggota DPRD DKI yang baru, untuk memperhatikan etika.

"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru, bukannya tidak boleh bicara di koran atau di tv. Boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," katanya.

Inggard berharap kritik soal pembahasan anggaran dibahas secara matang di rapat internal. Bukan malah dicuatkan ke publik, tanpa adanya pembahasan apa pun dan meninggalkam prasangka buruk.

"Kita akan bahas nanti, artinya jangan sampai ada prasangka buruk. Anda kan baru di sini apalagi masih muda, kan saya berharap Komisi A jangan terlalu maju depan, tapi tidak punya arah yang jelas," kata dia.

Inggard menilai, tindakan William tidak etis. Lantaran William merupakan bagian dari dewan, berbeda hal jika yang mengungkap adalah pihak luar yang ikut mengawasinya.

"Saya ingatkan saudara, kecuali kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomong silakan. Kalau kita kalau tidak pas kita bisa panggil, dari eksekutif. Bisa memanggil. Secara pribadi boleh. Jangan sampai kita tuduh menuduh tidak baik. Saya ingatkan lagi eksekutif dalam membuat anggaran itu, dengan cermat," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya membocorkan kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta melalui media sosial. Anggaran yang dia sorot yakni rencana pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar.

Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k

Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0

— William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019