Golkar buka pintu bagi PDIP untuk menjalin koalisi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahamd Doli Kurnia mengatakan, partainya terbuka dengan partai manapun untuk membangun koalisi Pilpres 2024, termasuk dengan PDI Perjuangan (PDIP). Pangkalnya, salah setiap partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diperbolehkan untuk membangun komunikasi dengan parpol lain di luar koalisi.

Hal itu disampaikan Doli, merespons pertanyaan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang menyatakan terbuka membangun koalisi dengan tiga parpol pendukung pemerintah, salah satunya Golkar. 

"Sikap Partai Golkar saya katakan kita terbuka. Kami sudah sepakat di internal KIB bahwa kami menghormati apapun keputusan masing-masing internal partai," kata Doli kepada di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). 

Doli menuturkan, ketika KIB terbentuk pun, semua parpol peserta koalisi dalam hal ini Golkar, PAN, dan PPP mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dari masing-masing partai. Adapun capres akan disepakati bersama PAN dan PPP.  

"Itu dibicarakan bertiga. Jadi, sekali lagi kami menghormati putusan masing-masing-masing partai," katanya. 

Lebih lanjut, Doli mengatakan, KIB juga bersepakat untuk tidak menjadi koalisi yang ekslusif atau tidak membangun komunikasi politik di luar parpol peserta KIB. 

"Makanya Pak Airlangga bertemu Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem), PKS, AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), ketemu dengan siapa saja. Sama juga dengan Zulhas (Ketua Umum PAN) bertemu dengan pemimpin yang lain, begitu juga dengan Mardiono (Plt Ketua Umum PPP). Itu kesepakatan yang sampai saat ini masih kami pegang bersama," pungkasnya.

Djarot sebelumnya menyatakan partainya terbuka untuk bekerja sama, berkoalisi dengan parpol lain pendukung Jokowi-Ma'ruf, di Pilpres 2024. 

Menurutnya, wajar apabila misalnya PDIP menjalin poros politik PPP. Sebab, PDIP punya sejarah kedekatan dengan PPP, yakni duet kepemimpinan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden dan Hamzah Haz sebagai wapres.

Begitu pula jika PDIP membentuk poros bersama PBB. Menurut dia, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tercatat pernah sebagai menteri ketika Megawati menjabat presiden.

"Dengan Partai Golkar juga seperti itu. Namun, apakah ini terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Itu masih jauh," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/3).