Golkar dalam pusaran suap PLTU Riau-1

Partai Golkar berada dalam pusaran kasus suap PLTU Riau-1 yang telah menyeret kadernya hingga merembet ke Munaslub 2017.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku pasrah terkait dugaan aliran dana yang masuk ke penyelenggaraan Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 2017 dari suap PLTU Riau-1.

Airlangga yang juga Menteri Perindustrian menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang tengah berjalan. Dia mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Terkait dengan pengembalian uang, karena itu sudah kembali, sepenuhnya kami serahkan kepada proses yang sedang berjalan," jelasnya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (26/9).

Menurutnya, Partai Golkar telah mengembalikan uang suap tersebut sebesar Rp700 juta kepada KPK. Namun, tersangka Eni Maulani Saragih mengaku menggelontorkan duit Rp2 miliar untuk Partai Golkar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, awalnya Partai Golkar tak mengatahui secara persis dari mana sumber pendanaan yang diberikan Eni ke Partai berlambang pohong beringin tersebut.

"Sejauh yang kami tanyakan kepada  Ketua organizing committee (OC) maupun steering committee (SC) dan ketua penyelenggara pak Nurdin Halid. Memang tak ada laporan dari ibu Eni yang secara tertulis sebagai penanggung jawab, oleh karena itu, buat kami mengatakan Partai Golkar tak mau menerima sumber dana yang memang melanggar aturan," paparnya.

Terkait pernyataan Eni yang mengatakan ada uang sebesar Rp2 miliar yang mengalir ke Partai Golkar, Ace menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menyelidikinya lebih lanjut. 

"Kami serahkan ke KPK, kami hormati (KPK) untuk bekerja," paparnya.

Tak hanya itu, Ace mengaku Ketua Umum Golkar Airlangga siap dipanggil KPK, apabila kelak memang dibutuhkan keterangan dari pria yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian tersebut.

"Sebagai warga negara bukan hanya dalam hal ini, dalam hal apapun kalau dalam konteks untuk penegakan hukum ya siap," pungkasnya.