Gubernur Khofifah: Waspada konflik sosial pada pemilu

Dominasi konflik sosial yang terjadi pada pemilu 2019 adalah politik identitas dan SARA.

Menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden, ulama PWNU dan Muspida Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan tertutup di Hotel Bumi Surabaya pada Sabtu (9/3/2019).

Muspida dihadiri oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Ada juga Ketua Syuriah dan Tanfizdiyah baik PWNU maupun PCNU di Jatim.

Dihadapan Muspida dan ulama NU, Gubernur Khofifah menyampaikan dalam hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kalau ada potensi terjadinya konflik sosial di Pemilu 2019.

Dalam survei UIN yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan kelompok milenial memiliki kecenderungan intoleransi yang tinggi. Sementara survei yang dilakukan LIPI dengan sebaran responden 36% dari tingkat pendidikan doktor, 32% tingkat pendidikan master, dan 6% adalah sarjana.

Khofifah mengaku hasil survei LIPI memprediksi munculnya konflik sosial di Pemilu 2019, yang didominasi akibat politik identitas, dan SARA itu yang dominan. Konflik itu bisa memicu terjadinya disharmoni.

Mantan Menteri Sosial tersebut menilai selama ini Jatim mampu memberi pelayanan terbaik untuk menciptakan keamanan ketertiban, terutama menjaga Pemilu yang aman dan damai. Maka, ia mengajak seluruh pihak agar tetap waspada.

"Ini saat yang tepat untuk saling membangun sinergitas baik ulama maupun umara," kata Khofifah.