Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan adanya perbaikan sistem pendidikan yang saat ini tengah berjalan. Menurutnya, kecilnya jumlah kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 mengindikasikan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem pendidikan yang berjalan.
Selain itu, JK juga menginginkan ada penyetaraan pendidikan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Hal ini penting agar seluruh anak bangsa memiliki kualitas dan daya saing yang seimbang.
Menurut JK, pemerintah akan terus meningkatkan sistem pendidikan Indonesia, dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
"Upaya kita untuk mengikuti bukan hanya membeli teknologinya, tapi bagaimana mendidik orang dengan betul-betul dapat mengikuti semua ini pada masa datang," katanya di Jakarta, Kamis (15/11).
Pernyataan JK ini merespons besarnya jumlah CPNS yang gugur, saat mengikuti tes karakteristik pribadi (TKP) pada seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018.
Menurut JK, dari laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin, hari ini, terdapat 4 juta orang pelamar CPNS. Dari jumlah itu, 1,8 juta di antaranya berhasil lolos administrasi dan berhak mengikuti ujian seleksi menggunakan sistem computer assisted test (CAT).
Pada tahapan ini, para peserta kembali berguguran hingga kuota PNS yang dibutuhkan tak terpenuhi.
"Dari 1,8 juta orang, yang bisa lulus 8%, 8% itu kurang dari 100 ribu (orang), padahal yang dibutuhkan ada 200 ribu," kata JK.
Pemerintah memerlukan sekitar 714 ribu pelamar yang dapat lolos SKD, hingga lanjut ke tahap seleksi kemampuan bidang (SKB). Tahun ini, Pemerintah memerlukan 238 ribu orang untuk mengisi posisi PNS, baik untuk formasi pusat maupun daerah.
Bukan soal passing grade
Tingginya jumlah CPNS yang gugur SKD, membuat banyak formasi terancam tak terisi. Di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, terdapat 476 formasi CPNS yang terancam tak terisi. Sebabnya, hanya 388 orang peserta yang lulus passing grade, dari 864 lowongan yang tersedia.
"Jumlah peserta ujian di Pemprov Sumbar sebanyak 12.281 orang, namun hanya 388 orang yang nilainya di atas passing grade untuk Seleksi Kemampuan Dasar (SKD)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumbar, Yulitar.
Di Mataram, Nusa Tenggara barat, hanya 93 formasi yang dapat terisi. Padahal ada 262 slot yang dibutuhkan.
Para peserta CPNS 2018 memang banyak mengeluhkan nilai ambang batas (passing grade) kelulusan yang ditetapkan. Sejumlah daerah pun mendorong pemerintah pusat untuk menurunkan passing grade, seperti yang dilakukan Pemkot dan DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengusulkan sistem peringkat nilai alih-alih menggunakan sistem passing grade. Usulan ini untuk menyiasati kekosongan formasi akibat gugur massal CPNS.
Menurutnya, penurunan passing grade tidak akan menjadi solusi mengatasi kekosongan formasi ini. "Saya mau kuota terpenuhi semuanya, bukan urutkan passing grade tapi dengan melakukan pemeringkatkan nilai," katanya.
Dalam akun Twitter resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) @BKNgoid, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan persoalan gugur massal CPNS ini bukan pada passing grade. Menurutnya, BKN menetapkan passing grade yang sama dengan tahun lalu.
Pernyataan Bima ini menguatkan indikasi rendahnya kualitas CPNS, terutama di daerah. Sebab menurutnya, kelulusan SKD di tingkat pusat berada di angka 20%. Namun di daerah, angka rata-rata kelulusan hanya berkisar 3% saja.
"Sebetulnya kalau dari sisi passing grade-nya sama saja dengan tahun lalu. Sebetulnya tidak ada perubahan yang jauh berbeda dengan tahun lalu, namun saja untuk teman-teman yang di daerah ini, peserta yang lulus TKP ini terlalu kecil," katanya menjelaskan. (Ant)
