Habelino Sawaki: 90% masyarakat Papua ingin merdeka

Tokoh pemuda Papua Habelino Sawaki menyebut 90% masyarakat Papua dan Papua Barat menginginkan untuk merdeka dari Indonesia.

Mantan calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua itu menilai pemerintah mengabaikan pendekatan budaya dan ideologi masyarakat Papua dan Papua Barat dalam menangani berbagai persoalan saat ini.

Menurut dia, hanya di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pendekatan itu terjadi. Sedangkan, penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat saat ini dengan mengedepankan pembangunan, tak mampu menyelesaikan permasalahan.

“Hanya di zaman pemerintahan Gus Dur pendekatan budaya sampai di Papua dan hanya di pemerintahan SBY penerapan ideologi itu ada. Sekarang ini hanya pencitraan,” kata Habelino dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Menurut Habelino, masyarakat Papua dan Papua Barat yang menginginkan merdeka pada dasarnya mencapai 90%. Namun, pemerintah mengabaikan hal itu lantaran ketakutan kehilangan sumber pendapatan dari Papua dan Papua Barat.

Ia membeberkan, masyarakat Papua dan Papua Barat menyadari kekayaan didaerah mereka menjadi daya tarik kuat hingga luar negeri. Kendati demikian, masyarakat Papua sendiri justru tidak disejahterakan.

“Kalian boleh lihat ke Papua, tidak ada ruko yang milik kami, tidak ada anggota DPRD yang asli orang Papua. Pembangunan itu gagal,” ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Habelino mengungkapkan 1 Desember adalah hari pembebasan Papua Barat, bukan hari lahir OPM. Menurutnya, OPM memiliki hari lahir 1 Juli.

Pengamat intelijen Laksada TNI (Purn) Soleman B. Ponto berpandangan OPM bukanlah kelompok separatis yang harus ditangani oleh TNI. Ia mengatakan, OPM tidak memiliki kualifikasi sebagai kelompok separatis, tetapi hanya kelompok kriminal.

"Mereka tidak memiliki pangkat dalam strukturnya. Untuk dapat disebut kelompok separatis harus ada itu, ada hierarki dan memiliki kelengkapan senjata seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka)," ujarnya di lokasi yang sama.

Soleman mengatakan, apabila aparat keamanan memperlakukan OPM dan kelompok separatis lainnya dengan cara memberantas, hal itu hanya akan membawa pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional. Ia berpendapat, persoalan kelompok kriminal harus ditangani oleh polisi saja.

"Mereka itu hanya mengganggu keamanan, bukan seperti kelompok separatis yang memiliki hak untuk membebaskan diri mendapatkan kedaulatan," tuturnya.

Sikap Jokowi

Secara terpisah, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno berkunjug ke kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Alasan ia mengunjungi Mahfud lantaran tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pesan sebelum Mahfud terbang ke Papua. Dikatakan Pratikno, Jokowi berpesan kepada Mahfud agar memantau perkembangan keadaan Papua hingga sekarang.

"Saya tadi ketemu Pak Menko Polhukam karena Pak Menko kan mau berangkat ke Papua malam ini. Jadi tadi saya menyampaikan beberapa hal titipannya Pak Presiden sebelum Pak Menko ke sana," kata Pratikno di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Jokowi, lanjutnya, juga berpesan agar Mahfud dapat mengupayakan terus penyelesaian segala masalah di Papua. Adapun hal yang ditekankan Jokowi, yakni bagaimana membangun konsep pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan untuk masyarakat Papua.

Untuk diketahui, malam ini rencananya Mahfud akan terbang ke Bumi Cenderawasih. Namun demikian, hingga sekarang belum ada kepastian alasan Mahfud berkunjung ke daerah tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis telah terlebih dahulu terbang ke Papua. Dikabarkan, alasan mereka ke sana hanya melakukan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung kemajuan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana umum pasca kerusuhan Wamena, September lalu.