Hadi Tjahjanto keluhkan anggaran TNI yang jauh dari harapan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengeluhkan soal anggaran untuk institusinya yang dianggapnya masih jauh dari harapan. Padahal, anggaran yang dibutuhkan untuk operasional TNI cukup banyak. Terlebih terdapat organisasi baru yakni Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang bekerja khusus untuk memberantas terorisme.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp131 triliun untuk Kementerian Pertahanan pada 2020. Anggaran tersebut meningkat sebesar Rp10 triliun dari 2019 yang hanya sebesar Rp121 triliun. 

Meskipun terbilang cukup besar dibanding kementerian lainnya, namun anggaran tersebut terbagi untuk tiga matra yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Bandingkan dengan anggaran Polri yang mencapai Rp104,7 triliun pada 2020 hanya untuk satu matra. 

“Ya memang masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan kita,” kata Hadi Tjahjanto di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Tanpa menjelaskan detail rincian anggaran yang disebutnya masih kurang, Hadi mengatakan yang jelas program kerja TNI ke depan sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahap III atau periode 2019-2024. Salah satunya diperlukan percepatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). “Termasuk di antarannya kapal selam,” ujar Hadi.

Selain pengadaan alutsista, Hadi mengatakan, anggaran yang besar juga diperlukan untuk mendukung mulai beroperasinya organisasi baru yakni Koopsus TNI. Anggaran ini diperlukan untuk membangun markas termasuk alat-alat kantor, sehingga organisasi baru ini bisa berjalan.

"Misalnya Koopsus TNI untuk menangani aksi terorisme yang membutuhkan peralatan termasuk pelatihan untuk para personel yang dilibatkan dalam satu wadah Koopsus tersebut," ujarnya.

Selain anggaran, Panglima TNI juga memaparkan beberapa isu-isu strategis nasional seperti konsep pertahanan di Ibu Kota negara baru dan potensi kerawanan dalam Pilkada serentak 2020.

Terkait konsep pertahanan di Ibu Kota negara baru, Hadi menjelaskan dalam beberapa hal di bidang pertahanan yang perlu menjadi perhatian. Dia mencontohkan pemberlakuan, daerah terbatas dan terlarang (Restricted and Prohibited Area) sesuai PP Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Menurut dia, gelar kekuatan militer harus mampu menghadapi segala bentuk ancaman dan pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, ancaman senjata kimia dan radioaktif nuklir.

Terkait Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, potensi kerawanan terdapat pada aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.

Dia memperkirakan daerah yang berpotensi konflik karena isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang adalah di wilayah Papua.