Hakim tuding IBS rugikan negara dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo

IBS telah memborong pekerjaan dalam proyek ini dengan untung yang besar. Namun, beberapa pekerjaan justru dilimpahkan ke subkon.

Hakim Ketua persidangan dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo Fahzal Hendri, menuding cara kerja PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) selaku kontraktor telah merugikan negara. IBS adalah kontraktor proyek tersebut untuk pengadaan paket 4 dan 5.

Fahzal mengatakan, IBS telah memborong pekerjaan dalam proyek ini dengan untung yang besar. Namun, beberapa pekerjaan justru dilimpahkan ke subkon yang akhirnya dianggap tidak efisien.

“(Artinya) tidak ada efisiensi di situ. Kalau pekerjaan utama itu disubkonkan. Itu menghamburkan uang negara pak. Efisiensi nya tidak dapat," katanya di PN Tipikor Jakpus, Selasa (5/9).

Sementara, Direktur Utama PT IBS Makmur Jauhari mengatakan, pekerjaan perusahaannya dalam proyek ini adalah pembangunan tower. Namun, ternyata pekerjaan utama itu malah dieksekusi oleh sekitar 40 sub kontraktor lokal.

"Kami meng-subkon kan, untuk pembangunan tower,” ujarnya dalam kesempatan serupa.

Hal itu dilakukan, karena pembangunan di wilayah Papua sangat rumit. Oleh sebab itu, pekerjaan utama perusahaannya di Papua adalah membawa material ke wilayah yang akan dibangun tower.

Tetapi Fahzal menganggap, persoalan itu berbeda. Sebab, IBS telah menandatangani kontrak kerja.

Baginya, goresan tinta di kertas legal proyek itu sebagai simbol penerimaan tanggung jawab dengan risiko apapun yang terjadi. Termasuk, medan yang sulit di Indonesia Timur.

“Saudara (Makmur) kan sudah memperkirakan, berani berbuat berani tanda tangan, berani bertanggung jawab," ujarnya.

Direktur Keuangan IBS Hani Yahya pun turut andil bersaksi. Menurutnya, pekerjaan dari IBS adalah melakukan perencanaan.

Seperti memilih gudang yang strategis untuk pasokan material ke lokasi pembangunan. Nanti, eksekusi pembangunan tower dilakukan oleh subkontraktor lokal dengan IBS yang melakukan pengawasan lapangan.

"Kalau untuk kontraktor itu 40 karena ada 16 Kabupaten yang mulia, dan setiap kabupaten itu beda-beda gitu, jadi memang kita harus menggandeng kontraktor lokal," ucapnya.