Pemerintah hingga kini terus melakukan pembenahan setelah terjadi peristiwa bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia. Pembenahan dilakukan salah satunya dengan cara membangun hunian untuk para korban. Namun, hanya di Lombok pemerintah akan segera membangun hunian tetap.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan rekonstruksi pascabencana baik yang terjadi di Lombok, Palu dan Selat Sunda pengerjaannya akan dikoordinir oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Rekontruksi masih berjalan dan prosesnya dikoordinir oleh Kementerian PUPR,” kata Agus di Gedung Mabes Polri Jakarta pada Jumat, (11/1).
Agus menegaskan, pembangunan hunian untuk para korban bencana alam akan diselesaikan dengan cepat. Walaupun demikian, dia memastikan tidak semua para korban terdampak bencana akan mendapatkan hunian tetap. Ada beberapa daerah yang akan dibangun hunian sementara.
“Kalau Lombok itu langsung hunian tetap, sedangkan Palu, Banten dan Lampung akan dibangun hunian sementara (huntara),” ucapnya.
Menurut Agus, sebagian besar kondisi daerah Sulawesi Tenggara dan Selat Sunda tidak memungkinkan untuk dibangun hunian tetap. Karena itu, rencananya pemerintah akan merelokasi pemukiman korban ke daerah baru. Adapun dasar pemerintah untuk membangunan hunian sementara atau hunian tetap melihat kondisi area yang terdampak.
Selain itu, kata Agus, saat ini pemerintah tengah meningkatkan fasilitator dan penambahan material bangunan. Penambahan bahan material untuk membangun hunian bagi para korban terdampak bencana baik itu di Lombok, Sulawesi Tenggara, Banten, maupun Lampung.
“Hunian sementara atau tidak itu dasar dari kebijakannya adalah apakah mereka harus direlokasi atau tidak. Pemerintah tidak mungkin membangun rumah di tempat-tempat daerah rawan bencana,” ujar Agus.
Memang banyak warga di Lombok saat ini memanfaatkan sisa bangunan rumah mereka yang roboh untuk membangun hunian. Warga Desa Jeringo, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, misalnya, terpaksa menggunakan triplek, kayu dan bambu untuk membuat rumah alakadarnya. Mereka setiap hari menempati rumah darurat itu untuk bertahan dari panas dan hujan.
Mereka khawatir akan kondisi yang ada, mengingat memasuki Januari 2019 curah hujan meningkat. Bagi mereka yang tidak memiliki sisa bangunan, terpaksa tidur di bawah tenda. Kepala Desa Jeringo, Sahril, menyebutkan sampai sekarang masih ada warga yang tinggal seadanya seperti menggunakan tenda dan membangun rumah memanfaatkan sisa bangunan yang ada.
"Masih banyak warga yang tinggal di tempat seadanya, bahkan ada yang masih bernaung di bawah tenda," katanya.
Sahril mengaku sebenarnya warga telah mendapatkan bantuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp1 miliar, yang kemudian dibagi menjadi Rp384.000 per jiwa pada 23 Agustus 2018 masih belum mencukupi untuk membangun hunian tetap.
Untuk membangun hunian tetap, warga diharuskan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat cairnya dana sebesar Rp50 juta. Namun sejauh ini dana yang cair hanya untuk 1 Pokmas yang terdiri atas 18 orang.
Hal yang sama juga dialami warga Glangsar, desa yang terletak di sebelah wilayah Jeringo. Mustinah, warga Glangsar mengaku sudah tiga bulan tinggal di tempat pengungsian, kemudian kembali ke rumah dan mereka mendirikan rumah memanfaatkan sisa puing-puing rumah yang roboh. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dana bantuan, agar warga dapat tinggal di rumah yang layak.
"Saya berharap pemerintah segera memberikan bantuan untuk membangun rumah," kata Mustinah. (ant)
