close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono. /Antara Foto
icon caption
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono. /Antara Foto
Nasional
Senin, 23 Desember 2019 19:23

Hendropiyono: OPM harusnya masuk daftar organisasi teroris global

Organisasi Papua Merdeka tak seharusnya dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).
swipe

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak seharusnya dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut dia, OPM seharusnya dikategorikan sebagai kelompok pemberontak. 

"Kita masih saja menganggap mereka KKB (atau) kelompok kriminal bersenjata. Bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang di situ, kenapa kita majukan tentara?" kata Hendropriyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/11). 

Menurut dia, OPM merupakan kelompok pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional. "Karena dia sudah membunuh rakyat yang tidak mengerti apa-apa. Itu sudah salah. Mereka bunuh tentara, polisi, rakyat juga dibunuh. Hal ini bisa sangat sulit dipecahkan," kata Hendropriyono.

Hendropriyono menuturkan bahwa status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti karena pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM. Untuk mengatasi gangguan KKB, menurut dia, pemerintah seharusnya cukup mengerahkan personel Polri. 

Lebih jauh, Hendropriyono juga menyinggung siaranh-siaran terkait Papua yang dirilis media televisi milik pemerintah Australia, yakni ABC. Menurut dia, ABC kerap memutar siaran mengenai situasi keamanan di Papua yang kerap bernuansa provokatif.

Tindakan itu, menurut Hendropriyono, dilakukan ABC untuk menggiring opini masyarakat Papua agar mendukung  OPM. "Kita tidak boleh lalai," ujar Hendropriyono.

Hendropriyono mengingatkan agar semua pihak menyadari pentingnya menjaga agar Papua tidak lepas dari NKRI. Ia berharap, seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan bersinergi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. 

"Ya, saya harapkan semua segera yang serius tangani. Jangan cuma jalan-jalan saja. Ini mulai masalah teknis di lapangan, sampai politik internasional harus terintegrasi sejak perencanaan sampai operasi," kata dia. 


 

img
Christian D Simbolon
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan