Hubungan Jokowi dan KPK tidak baik, segalanya ingin intervensi

Hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) saat ini dianggap tidak baik. Itu ditandai dengan ketidakhadiran bekas Wali Kota Solo itu dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2019 di Kantor KPK pada Senin (9/12). 

Padahal, Presiden Jokowi diundang secara resmi oleh KPK. Lembaga antirasuah itu pun telah mengirimkan undangan resmi kepada bekas Gubernur DKI Jakarta itu sejak jauh hari. Namun demikian, Jokowi lebih memilih mengutus Ma'ruf Amin untuk mewakilinya dalam puncak perayaan hari antikorupsi itu.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, menilai absennya Presiden Jokowi dalam peringatan Harkodia 2019 menandakan terdapat relasi yang tidak baik dengan pimpinan KPK saat ini. Bivitri menilai demikian setelah mencermati berbagai perkembangan soal isu-isu yang menyangkut KPK.

“Karena memang narasi di media soal bagaimana Undang-Undang KPK dan sebagainya. Mungkin dari situ. Mungkin juga, pandangan presiden terhadap kerja (penindakan) KPK selama ini yang dinilai terlalu aktif, sehingga investasi yang masuk ke Indonesia jadi agak lambat,” kata Bivitri saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (10/12).

Lebih lanjut, kata Bivitri, sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang untuk tidak mendukung penguatan KPK saat ini. "Kelihatan kan saat ini, segalanya mau diintervensi, terlihat Presiden tidak suka dengan KPK saat ini," ujar dia.

Menurut pakar hukum tata negara itu, posisi Presiden Joko Widodo saat ini yang lebih mengutamakan masuknya arus investasi ke Tanah Air akan terlihat lebih nyaman ketika pimpinan KPK jilid V telah resmi menjabat.

"Nah, buat saya menggambarkan juga posisi Jokowi barangkali akan lebih nyaman dengan segala tujuan investasinya ketika KPK kepemimpinan selanjutnya menjabat," ujar Bivitri.

Sebelumnya, KPK menggelar rangkaian peringatan Harkodia 2019 sejak Jumat (6/12). Presiden Joko Widodo, mengutus Ma'ruf Amin untuk menggantikannya dalam acara puncak Harkodia 2019 di kantor KPK. Namun demikianm Jokowi memilih menghadiri perayaan Harkodia di SMKN 57 Jakarta.

Selain Ma'ruf, puncak perayaan Harkodia di KPK juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat, seperti Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Johnny G Plate.

Kemudian, beberapa kepala daerah juga tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Beberapa toloh politik juga terlihat hadir seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, dan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat.