Hujan kritik PDIP atas 100 hari Anies-Sandi

Tepat hari ini, Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Anies Baswedan-Sandiaga Uno mencapai 100 hari masa kepemimpinannya di Ibu Kota. Pro dan kontra akan kebijakan Anies-Sandi pasca dilantik 16 Oktober 2017 pun menguap, tak terkecuali kritikan tajam yang langsung disampaikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.

Dalam jumpa pers yang dilaksanakan tepat di 100 hari masa kepemimpinan Anies-Sandi, partai berlambang banteng ini menyebut belum ada arah yang jelas dari kebijakan Anies-Sandi untuk kejayaan Jakarta lima tahun kedepan.

"Memang 100 hari masih terlalu singkat untuk menilai suatu pemerintahan dengan periode lima tahun. Tapi 100 hari ini toggak kita melihat arah Anies-Sandi membawa Jakarta yang belum jelas," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, Rabu (24/1).

Kebijakan yang tak jelas itu diintisarikan PDIP dalam 11 poin. Pertama, Gembong menyebut, kata "pribumi" yang sempat diucapkan Anies Baswedan setelah dilantik justru memecah belah warga. Selanjutnya, PDIP menyoroti pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Menurut Gembong, jumlah anggota TGUPP terlalu banyak. Ketiga, partai politik berlambang banteng moncong putih itu menyoroti dibukanya kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan berskala besar.

"Keempat, dibukanya pagar pembatas Monas yang dinilai akan merusak keasrian taman di Monas," sambungnya.

Kebijakan kelima yang disoroti Fraksi PDI-P yakni terkait penataan kawasan Tanah Abang. Ia mengatakan, banyak aturan yang ditabrak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Contohnya, aturan lalu lintas dan perda ketertiban umum. Keenam, keputusan Anies-Sandiaga mengizinkan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

Anies-Sandiaga menjalankan kebijakan itu untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung (MA) soal pencabutan pergub larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Gembong mengatakan, seharusnya Anies-Sandiaga tetap mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kendaraan roda dua melintas di kawasan itu.

(Gubernur DKI Anies Baswedan saat peletakan batu pertama program rumah DP 0 rupiah. foto: Akbar P)

"Ini kemunduran karena tugas pemerintah adalah mengatur. Kalau ada aturan MA seharusnya Pemprov DKI membuat pergub yang membatasi motor," ujar Gembong.

Ketujuh, PDI-P mempertanyakan kebijakan down payment (DP) 0 rupiah. Menurut Gembong, kebijakan itu tidak dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Sebab, salah satu syarat memiliki hunian tersebut adalah berpenghasilan Rp7 juta per bulan. Kemudian kebijakan OK-Otrip juga dianggap dilakukan setengah hati. Gembong mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menggratiskan transportasi umum bagi warga Jakarta.

Selanjutnya, PDI-P menyoroti kebijakan pengoperasian kembali becak. Hal tersebut, lanjutnya, menimbulkan persoalan baru. "Becak tak lagi sesuai menjadi moda transportasi dengan kondisi Jakarta yang telah menjadi kota megapolitan," kata Gembong.

Kesepuluh, PDI-P menyoroti rencana Anies-Sandiaga menyurati Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Seharusnya, lanjutnya, Anies-Sandiaga mengajak anggota DPRD duduk bersama.

"Terakhir, kami juga melihat program OK OCE tidak berpihak kepada UMKM. Anies-Sandiaga tidak konsisten terhadap pemberian modal untuk peserta bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen," tandas Gembong.

Anies pamer capaian di media sosial

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih menggunakan media sosial untuk menyampaikan hasil kinerjanya. Dalam akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Anies mengklaim telah menggagas 29 program kerja dalam kurun waktu 100 hari. Dalam video, berdurasi sekitar 40 detik, mantan Mendikbud memamerkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan antara lain menarik Raperda Reklamasi, menggelar uji coba OK-Otrip, melaunching program DP 0 rupiah.

Selanjutnya tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis, memperluas sasaran dan menaikkan besaran KJP melalui Pergub KJP Plus, membentuk sekretariat OK-OCE di setiap kecamatan dan mempersiapkan infrastrukturnya dan melakukan penataan kawasan Tanah Abang.

Sedangkan kolenganya, Sandiaga Uno menyindir para pengritiknya terlalu dini menyimpulkan. Ia pun mengaku tak ambil pusing dengan suara sumbang terkait kinerja Pemprov DKI.

"Terlalu dini lah untuk mengevaluasi tapi biar masyarakat yang menilai. Kita akan fokus di lapangan pekerjaan insya Allah pendidikan yang tuntas berkualitas lapangan kerja ini kita genjot. Tiada hari tanpa penciptaan lapangan kerja," papar Sandi di Balaikota Jakarta.